Sumber: BLOOMBERG, REUTERS | Editor: Test Test
CANBERRA. Julia Gillard menorehkan sejarah baru. Kamis (24/6), ia dilantik menjadi perdana menteri wanita pertama dalam sejarah Australia.
Gillard menggantikan Kevin Rudd yang mengundurkan diri setelah kehilangan dukungan dari para koleganya. Bak senjata makan tuan, Rudd terjegal oleh rencananya menaikkan pajak tambang menjadi 40% yang akan berlaku tahun 2012.
Padahal saat ini, besaran pajak korporasi di Australia adalah 30%. Dengan kemunduran dirinya, Rudd tercatat sebagai PM Australia yang memiliki masa jabatan paling singkat, yaitu 2,5 tahun.
Partai Buruhpun secara aklamasi memilih Gillard sebagai pengganti Rudd. Dalam konferensi pers sesaat setelah dilantik, Gillard mengaku, ia memang berselisih paham dengan Rudd mengenai kebijakan pemerintah. “Saya melihat pemerintahan yang bagus kehilangan arah," ujar wanita berusia 48 tahun ini.
Dalam menjalankan tugasnya nanti, mantan menteri pendidikan, tenaga kerja, dan sosial ini akan didampingi oleh Menteri Keuangan Wayne Swan, yang merangkap jabatan sebagai deputi perdana menteri.“Ini adalah perubahan kepemimpinan yang paling dramatis dalam sejarah politik Australia," kata Nick Economou, Dosen Ilmu Politik Monash University di Melbourne Australia.
Sekadar informasi, pemerintahan Rudd mendapat kritik tajam dari perusahaan-perusahaan tambang raksasa, seperti BHP Billiton, Xstrata, dan Rio Tinto. Mereka mengancam akan menghentikan investasi bernilai US$ 20 miliar di sektor pertambangan jika pemerintah tetap meneruskan kenaikan pajak pertambangan.
Popularitas Rudd terus merosot, padahal dalam beberapa bulan ke depan Rudd akan mewakili Partai Buruh dalam pemilihan umum. Survei sebuah lembaga nasional menunjukkan, 55% calon pemilih mengaku tidak akan memilih kembali Rudd.
Perdagangan karbon
Gillard, yang terjun ke dunia politik sejak tahun 1998, ingin mengembalikan citra pemerintahan Australia yang pro bisnis. "Pemerintah akan membuka pintu lebar-lebar bagi industri pertambangan," ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Australia akan membuka kembali negosiasi dengan perusahaan-perusahaan tambang mengenai rencana kenaikan pajak tambang.
Pasar modal segera merespon pernyataan Gillard. Kemarin (24/6), harga saham BHP ditutup naik 1,3% menjadi AU$ 39,14 per saham dan saham Rio Tinto naik 1,7% menjadi AU$ 71,73 per saham.
Dalam pernyataan resminya Rio Tinto Group mengatakan, pihaknya masih berhati-hati menanggapi komentar sang PM baru. Tetapi, saat ini Rio telah menghentikan penayangan dan distribusi iklan yang mengkampanyekan penolakan terhadap kenaikan pajak tambang.
Langkah Gillard selanjutnya adalah membuka kembali pembahasan skema perdagangan karbon (carbon trading). Ia berjanji akan mengadakan konsultasi dengan kalangan industri untuk membahas isu ini. "Saya dan jutaan rakyat Australia sangat kecewa karena kita belum memiliki patokan harga karbon," tuturnya.
Rencana ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan. “Saya menunggu kesempatan bekerja bersama perdana menteri baru menyusun kebijakan karbon yang baru bagi Australia," kata Warwick McKibbin, anggota Dewan Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA).
Australia, produsen utama batubara, merupakan salah satu penghasil emisi karbondioksida terbesar di dunia, yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Beberapa bulan ke depan, Gillard bakal menghadapi Tony Abbot dari Partai Liberal dalam pemilihan umum. Isu mengenai perubahan iklim dan perdagangan karbon bakal diusung dalam kampanye pemilu.
