Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Dalam sebuah langkah yang bersejarah, berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah yang telah lama bersaing, mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan mereka dan membentuk pemerintahan persatuan nasional.
Kesepakatan ini dicapai selama negosiasi tiga hari di China yang berakhir pada Selasa, 23 Juli, menurut laporan dari media pemerintah China.
Dialog Rekonsiliasi di Beijing
Deklarasi Beijing ditandatangani dalam sebuah upacara penutupan dialog rekonsiliasi antar faksi yang berlangsung di ibu kota China pada 21-23 Juli. Menurut stasiun televisi pemerintah CCTV, acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai faksi Palestina.
Hussam Badran, pejabat senior Hamas, menyatakan bahwa poin terpenting dari Deklarasi Beijing adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional Palestina yang akan mengatur urusan rakyat Palestina.
Baca Juga: Netanyahu Kunjungi Washington: Upaya Memperkuat Hubungan Israel-AS
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi perkembangan ini dengan menegaskan tujuan untuk menghancurkan kelompok Hamas yang didukung Iran, dan menentang peran mereka dalam pemerintahan Gaza pasca perang.
Sementara itu, sebanyak 14 faksi Palestina, termasuk pemimpin Fatah dan Hamas, juga bertemu dengan media. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, seperti yang dilaporkan oleh CGTN melalui media sosialnya.
Pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional
Menurut laporan kantor berita AFP, Wang Yi menjamu pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, utusan Fatah, Mahmud al Aloul, dan utusan dari 12 kelompok Palestina lainnya.
Mereka sepakat untuk mendirikan pemerintah rekonsiliasi nasional sementara yang akan memerintah Gaza pasca perang.
Abu Marzuk menegaskan komitmen mereka terhadap persatuan nasional setelah bertemu dengan Wang dan para utusan lainnya.
Peran Diplomatik China di Timur Tengah
Kesepakatan ini menandai kudeta diplomatik bagi Beijing dan menunjukkan pengaruhnya yang semakin besar di Timur Tengah. Ini terjadi setelah China menjadi perantara perjanjian perdamaian terobosan antara Arab Saudi dan Iran tahun lalu. Hussam Badran dari Hamas memuji upaya signifikan China dalam menjadi tuan rumah perundingan dan mencapai deklarasi tersebut.
“Deklarasi ini datang pada saat yang penting ketika rakyat kita sedang menghadapi perang genosida, khususnya di Jalur Gaza,” kata Badran.
Dia menambahkan bahwa perjanjian ini merupakan langkah positif tambahan menuju pencapaian persatuan nasional Palestina.
Baca Juga: Yaman Berjanji Balas Menyerang Sasaran-sasaran Utama Israel Setelah Serangan Hodeidah
Badran menekankan bahwa pemerintah persatuan nasional akan menangani urusan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, mengawasi rekonstruksi, dan mempersiapkan kondisi untuk pemilu.
Hal ini, menurutnya, adalah posisi Hamas yang telah diusulkan sejak minggu-minggu pertama pertempuran.
“Ini menciptakan hambatan besar terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berupaya memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kita dalam menangani urusan Palestina pasca perang,” tambah Badran.
