Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Kampanye anti-korupsi yang dilakukan dua bulan kemudian oleh pemerintah Saudi menjaring pengusaha dan pejabat senior. Nasib beberapa di antaranya belum terdengar sejak saat itu.
Baca Juga: Seluruh Emiten Saham di BEI Digabung, Kapitalisasi Pasarnya Cuma Sepertiga Aramco
Pada pertengahan 2018, sekitar selusin aktivis hak-hak perempuan yang menyerukan diakhirinya larangan mengemudi bagi kaum perempuan ditangkap tepat saat Riyadh mencabut larangan tersebut.
Jaksa penuntut umum mengatakan beberapa dari mereka diduga merugikan kepentingan Saudi dan menawarkan dukungan kepada elemen-elemen yang bermusuhan di luar negeri. Putra Mahkota Mohammed bin Salman menuduh mereka bekerja untuk intelijen Qatar dan Iran.
April 2019, delapan orang, termasuk dua warga AS, yang telah mendukung kelompok perempuan yang ditahan juga ditangkap.
Baca Juga: Arab Saudi batal libatkan bank-bank Wall Street dalam IPO Aramco
Amnesty International telah meminta para pemimpin G20 untuk menekan Riyadh untuk melindungi kebebasan: "Bagaimana sebuah negara dengan catatan hak asasi manusia yang mengerikan di dalam negerinya sendiri memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses internasional yang begitu penting?"
Protes publik, partai politik dan serikat buruh dilarang di Arab Saudi, di mana media dikendalikan oleh pemerintah. Kritik terhadap keluarga kerajaan dapat mengakibatkan penjara bagi pelakunya.
