Sumber: Reuters | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -BRUSSELS. Komisi Eropa pekan depan akan mendesak negara-negara UE untuk berbagi lebih banyak data untuk mengatasi risiko keamanan siber terkait dengan jaringan 5G.
Meski begitu, Komisi Eropa mengabaikan seruan A.S. untuk melarang keberadaan Huawei Technologies di negara-negara UE. Hal itu dikatakan empat orang yang akrab dengan masalah tersebut pada Reuters, Jumat (22/3).
Kepala Digital Komisi Eropa Andrus Ansip akan mempresentasikan rekomendasi pada hari Selasa (26/3). Meskipun presentasi itu akan dilakukan tentu tidak memiliki kekuatan hukum. "Pedoman ini akan memiliki bobot politis yang pada akhirnya dapat mengarah pada legislasi nasional di negara-negara Uni Eropa," kata sumber itu.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah melobi Eropa untuk menutup Huawei, dengan mengatakan peralatannya dapat digunakan oleh pemerintah China untuk spionase. Namun Huawei menolak tuduhan itu dan awal bulan ini menuntut pemerintah A.S. atas masalah tersebut.
Ansip akan memberi tahu negara-negara UE untuk menggunakan alat yang ditetapkan di bawah arahan UE tentang keamanan jaringan dan sistem informasi. "Atau arahan NIS, yang diadopsi pada 2016 dan Undang-Undang Keamanan Siber yang baru-baru ini disetujui," kata Sumber Reuters itu.
Misalnya, negara-negara anggota harus bertukar informasi dan mengoordinasikan studi penilaian dampak pada risiko keamanan dan sertifikasi untuk perangkat yang terhubung internet dan peralatan 5G.
Komisi Eropa tidak akan menyerukan larangan Eropa terhadap pemimpin pasar global Huawei dan membiarkannya negara-negara UE untuk memutuskan alasan keamanan nasionalnya sendiri. "Ini adalah rekomendasi untuk meningkatkan pertukaran penilaian keamanan infrastruktur kritis digital," kata salah satu sumber Reuters.
Komisi mengatakan rekomendasi itu akan menekankan pendekatan umum UE untuk risiko keamanan pada jaringan 5G. Pedoman eksekutif UE menandai sikap yang lebih keras terhadap investasi China setelah bertahun-tahun keterbukaan Eropa yang hampir tidak terkekang terhadap China, yang mengendalikan 70% pasokan global bahan baku penting yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang berteknologi tinggi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan hal ini adalah "kebangkitan Eropa" tentang potensi dominasi China, setelah para pemimpin Uni Eropa mengadakan diskusi pertama kali tentang kebijakan China di pertemuan puncak.
Jerman bulan ini menetapkan kriteria yang lebih keras untuk semua vendor peralatan telekomunikasi, tanpa mengesampingkan Huawei dan mengabaikan tekanan A.S.
Operator-operator telekomunikasi besar menentang larangan Huawei, dengan mengatakan langkah seperti itu dapat mengatur kembali penyebaran 5G di blok tersebut selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Australia dan Selandia Baru menghentikan operator yang menggunakan peralatan Huawei di jaringan mereka.
