Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintah Inggris akan mengalokasikan dana rekor sebesar 3 miliar poundsterling (sekitar Rp64 triliun) untuk memperluas pelatihan tenaga kerja dalam negeri.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pekerja migran dan menutup kesenjangan tenaga kerja.
Baca Juga: Pawai Juara Liverpool Memakan Korban, Mobil Menabrak Kerumuman Suporter
Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (27/5), Departemen Pendidikan menyebutkan investasi tersebut akan “mengalihkan fokus sistem keterampilan ke talenta domestik muda” dengan menciptakan 120.000 peluang pelatihan baru di sektor-sektor penting seperti konstruksi, teknik, kesehatan dan perawatan sosial, serta digital.
Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran atas meningkatnya angka ketidakaktifan tenaga kerja, dengan data resmi terbaru menunjukkan bahwa 21,4% penduduk usia kerja di Inggris tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan, naik signifikan sejak pandemi COVID-19.
Pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer mendapat tekanan untuk mengendalikan imigrasi, khususnya setelah keberhasilan partai sayap kanan anti-imigrasi Reform UK dalam pemilu lokal Mei lalu.
Baca Juga: Pemilik Platform OnlyFans Bakal Jual Saham
Pemerintah pun telah mengumumkan serangkaian langkah pembatasan, seperti: memperketat aturan kewarganegaraan, membatasi visa kerja terampil hanya untuk pekerjaan setingkat sarjana, dan mendorong perusahaan untuk melatih pekerja lokal.
Starmer menyatakan bahwa “eksperimen perbatasan terbuka telah berakhir”, ketika kebijakan baru tersebut diumumkan.
Dalam pernyataan hari Selasa, pemerintah juga menyebutkan bahwa kenaikan 32% pada “immigration skills charge”, semacam denda bagi perusahaan yang merekrut pekerja asing akan digunakan untuk menciptakan 45.000 tempat pelatihan tambahan di sektor-sektor prioritas.
Baca Juga: Inggris dan Uni Eropa Sepakati Standar Pangan untuk Pangkas Birokrasi Perdagang
Namun, kalangan pelaku usaha mengingatkan bahwa tanpa reformasi mendasar pada sistem pelatihan nasional, kebijakan imigrasi yang lebih ketat justru bisa memukul perekonomian.
Banyak perusahaan masih kesulitan merekrut tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.
