Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
"Itu sebabnya, kami mengambil langkah prosedur formal dalam menarik undang-undang ekstradisi. Kami sangat ingin menunjukkan bahwa kami mendengarkan pandangan publik. Itu satu-satunya di antara lima tuntutan yang dapat kami setujui. Kami tidak bisa menawarkan lebih karena empat permintaan lain melibatkan masalah prinsip," kata sumber.
Sumber South China Morning Post juga menjelaskan, pemerintah tidak dapat menyetujui permintaan penyelidikan independen karena masalah tersebut harus ditangani oleh Dewan Pengaduan Polisi Independen (IPCC).
Sebelumnya, keputusan Lam untuk menunda undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi para penjahat ke China daratan dan yurisdiksi lain di mana kota itu tidak memiliki perjanjian, gagal mengesankan para pengunjuk rasa.
Baca Juga: Hong Kong rusuh di akhir pekan, polisi anti huru hara turun ke jalan
Mereka berargumen bahwa selama UU itu tetap ada dalam agenda legislatif, ada kemungkinan UU itu dapat diberlakukan kembali dalam masa jabatan Dewan Legislatif saat ini yang berakhir tahun depan.
Pada 9 Juli, Lam yang sudah tersudut menyatakan UU itu akan "mati", menekankan tidak ada kemungkinan hal itu akan diajukan kembali. Para kritikus kembali mengecam Lam akan kesombongannya karena terlihat tidak ingin mundur.
Pada pekan lalu, Lam juga mengatakan tidak akan menerima satu pun tuntutan pengunjuk rasa, termasuk penarikan UU tersebut.
Baca Juga: Bursa saham Hong Kong melejit 3% setelah pemerintah dikabarkan menarik RUU ekstradisi
"Ini bukan masalah tidak menanggapi, itu adalah pertanyaan tidak menerima tuntutan itu," kata Lam, dengan alasan itu tidak pantas bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan, mengingat telah terjadinya kekerasan dan fakta bahwa pemerintah telah mengabaikan UU tersebut.
South China Morning Post memahami, pemerintah Hong Kong tidak meminta persetujuan Beijing sebelum memutuskan untuk menarik UU tersebut pada Rabu, meskipun langkah-langkah tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat.
