Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Butuh waktu tiga bulan bagi pemerintah Hong Kong untuk memutuskan apakah UU Ekstradisi bakal dicabut atau tidak.
Melansir South China Morning Post, enam hari setelah 1 juta orang turun ke jalan pada 9 Juni 2019 untuk menentang UU Ekstradisi, Pimpinan Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor melakukan suspensi pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun, dia tetap tidak mau menariknya. Kemudian, pada 16 Juni, diprediksi sekitar 2 juta orang turun ke jalan lagi dengan tuntutan yang sama.
Baca Juga: Setelah didera aksi protes berbulan-bulan, Hong Kong akhirnya cabut UU Ekstradisi
Sejak saat itu, Hong Kong terus diguncang dengan aksi protes dan Lam terus melancarkan senjatanya. Dia bisa diibaratkan sebagai mantan perdana menteri Inggris Margaret Thatcher, yang tetap berdiri meski banyak tantangan menghadang.
Sumber South China Morning Post membisikkan, baru dalam tiga pekan terakhir, sang pemimpin mulai goyah dan berubah pikiran. Ini terjadi setelah Lam mendengarkan banyak masukan dari sejumlah kelompok, termasuk pimpinan politik dan komunitas agar segera mencabut UU Ekstradisi.
Sumber yang dekat dengan pemerintahan ini juga bilang, penarikan UU Ekstradisi menunjukkan ketulusannya dalam membuka pintu dialog dengan beragam sektor untuk menemukan jalan bagi masa depan Hong Kong ke depannya.
Baca Juga: Pemimpin Hong Kong Carrie Lam akan umumkan penarikan resmi undang-undang ekstradisi
Lam menggelar pertemuan dengan 19 pimpinan senior dan politisi Hong Kong di kediamannya pada 24 Agustus lalu. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mencari jalan dan membuka dialog dengan kelompok anti pemerintah yang melakukan aksi unjuk rasa.
Mayoritas dari mereka menyarankan agar Lam memenuhi dua permintaan utama dari pengunjuk rasa - penarikan penuh UU Ekstradisi dan penyelidikan independen terhadap aksi unjuk rasa, termasuk penggunaan kekerasan oleh polisi.
Lam kemudian menggelar pertemuan tertutup dua hari kemudian dengan sekitar 20 anak-anak muda, berusia 20an sampai 30an.
"Suara anak-anak muda yang diajak berdiskusi oleh Lam sangat vokal," jelas sang sumber lagi seperti yang dikutip oleh South China Morning Post.
Baca Juga: Rekaman suaranya bocor, Pemimpin Hong Kong tegaskan dia tidak akan mengundurkan diri
"Pimpinan eksekutif telah memperhatikan pandangan mereka tentang penarikan undang-undang. Kami tidak berpikir ada perbedaan materi antara penarikan formal dan tidak formal. Penarikan penuh adalah cara termudah untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung di Hong Kong saat ini," paparnya lagi.
"Itu sebabnya, kami mengambil langkah prosedur formal dalam menarik undang-undang ekstradisi. Kami sangat ingin menunjukkan bahwa kami mendengarkan pandangan publik. Itu satu-satunya di antara lima tuntutan yang dapat kami setujui. Kami tidak bisa menawarkan lebih karena empat permintaan lain melibatkan masalah prinsip," kata sumber.
Sumber South China Morning Post juga menjelaskan, pemerintah tidak dapat menyetujui permintaan penyelidikan independen karena masalah tersebut harus ditangani oleh Dewan Pengaduan Polisi Independen (IPCC).
Sebelumnya, keputusan Lam untuk menunda undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi para penjahat ke China daratan dan yurisdiksi lain di mana kota itu tidak memiliki perjanjian, gagal mengesankan para pengunjuk rasa.
Baca Juga: Hong Kong rusuh di akhir pekan, polisi anti huru hara turun ke jalan
Mereka berargumen bahwa selama UU itu tetap ada dalam agenda legislatif, ada kemungkinan UU itu dapat diberlakukan kembali dalam masa jabatan Dewan Legislatif saat ini yang berakhir tahun depan.
Pada 9 Juli, Lam yang sudah tersudut menyatakan UU itu akan "mati", menekankan tidak ada kemungkinan hal itu akan diajukan kembali. Para kritikus kembali mengecam Lam akan kesombongannya karena terlihat tidak ingin mundur.
Pada pekan lalu, Lam juga mengatakan tidak akan menerima satu pun tuntutan pengunjuk rasa, termasuk penarikan UU tersebut.
Baca Juga: Bursa saham Hong Kong melejit 3% setelah pemerintah dikabarkan menarik RUU ekstradisi
"Ini bukan masalah tidak menanggapi, itu adalah pertanyaan tidak menerima tuntutan itu," kata Lam, dengan alasan itu tidak pantas bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan, mengingat telah terjadinya kekerasan dan fakta bahwa pemerintah telah mengabaikan UU tersebut.
South China Morning Post memahami, pemerintah Hong Kong tidak meminta persetujuan Beijing sebelum memutuskan untuk menarik UU tersebut pada Rabu, meskipun langkah-langkah tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat.
