Iran Pertimbangkan Buka Lagi Diplomasi Nuklir dengan AS, Isu Rudal Jadi Ganjalan

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Iran tengah menimbang syarat untuk kembali membuka perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS), seiring sinyal dari kedua pihak yang menyatakan kesiapan menghidupkan kembali jalur diplomasi guna meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik di kawasan.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Teheran sedang mengkaji berbagai aspek pembicaraan yang memungkinkan dimulai dalam waktu dekat. Menurut dia, Iran berkepentingan agar sanksi ekonomi yang selama ini menekan perekonomian negara itu segera dicabut.

Ketegangan antara kedua negara meningkat dalam beberapa pekan terakhir, menyusul pengerahan kekuatan Angkatan Laut AS di dekat wilayah Iran.

Situasi ini diperburuk oleh penindakan keras aparat Iran terhadap demonstrasi anti-pemerintah bulan lalu, yang disebut sebagai kerusuhan domestik paling mematikan sejak Revolusi Islam 1979.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya melontarkan ancaman intervensi, meski tidak terealisasi. Belakangan, Trump menuntut Iran membuat konsesi di sektor nuklir dan mengirim armada militer ke kawasan pesisir Iran. I

a juga menyatakan bahwa Teheran “serius berbicara”. Di sisi lain, pejabat keamanan tinggi Iran, Ali Larijani, mengungkapkan bahwa pengaturan untuk membuka negosiasi tengah dipersiapkan.

Sumber-sumber Iran menyebutkan, AS mengajukan tiga prasyarat utama untuk melanjutkan pembicaraan: penghentian total pengayaan uranium di Iran, pembatasan program rudal balistik, serta penghentian dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok sekutu di kawasan.

Iran selama ini menolak ketiga tuntutan tersebut karena dinilai melanggar kedaulatan negara.

Namun, dua pejabat Iran mengungkapkan bahwa para pemimpin Iran melihat program rudal balistik sebagai hambatan terbesar dalam negosiasi, dibandingkan isu pengayaan uranium.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa waktu menjadi faktor penting karena Iran ingin pencabutan sanksi dilakukan secepatnya.

Seorang pejabat senior Iran dan seorang diplomat Barat mengatakan, utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berpeluang bertemu di Turki dalam beberapa hari ke depan.

Pejabat partai berkuasa di Turki juga menyebutkan bahwa kedua negara sepakat agar pembicaraan difokuskan pada diplomasi, yang berpotensi meredakan risiko serangan militer AS.

Pejabat Iran lainnya menegaskan bahwa Teheran menolak pembicaraan yang diawali prasyarat.

Meski demikian, Iran menyatakan siap menunjukkan fleksibilitas, termasuk menyerahkan sekitar 400 kilogram uranium dengan pengayaan tinggi dan menerima skema nol pengayaan melalui pengaturan konsorsium.

Sebagai imbalannya, Iran meminta AS menarik aset militernya dari sekitar wilayah Iran. “Sekarang bola ada di tangan Trump,” ujarnya.

Pengaruh regional Iran sendiri disebut melemah setelah serangan Israel terhadap jaringan sekutunya, mulai dari Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, hingga milisi di Irak, serta tumbangnya sekutu dekat Iran di Suriah, Bashar al-Assad.

Tahun lalu, AS juga dilaporkan menyerang target nuklir Iran di akhir kampanye pengeboman Israel selama 12 hari.

Dalam lima putaran perundingan sebelumnya yang mandek sejak Mei 2023, sejumlah isu krusial tak kunjung terjembatani. Iran bersikukuh mempertahankan pengayaan uranium di dalam negeri dan menolak mengirim seluruh stok uranium dengan pengayaan tinggi ke luar negeri.

Setelah serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu, Teheran mengklaim aktivitas pengayaan uranium telah dihentikan. Badan pengawas nuklir PBB terus meminta klarifikasi terkait keberadaan stok uranium dengan pengayaan tinggi pascaserangan tersebut.

Negara-negara Barat khawatir pengayaan uranium Iran dapat mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Iran membantah tudingan itu dan menegaskan program nuklirnya semata-mata untuk pembangkit listrik dan keperluan sipil lainnya.

Sumber-sumber Iran menyatakan, Teheran bersedia mengirim uranium dengan pengayaan tinggi ke luar negeri dan menghentikan sementara pengayaan, asalkan kesepakatan juga mencakup pencabutan sanksi ekonomi.