Iran Tolak Usulan Pengelolaan Bersama Selat Hormuz, Terobosan Diplomatik Memudar

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Iran menolak usulan Oman untuk menerapkan pengelolaan bersama secara regional atas Selat Hormuz.

Penolakan tersebut memperkecil peluang tercapainya terobosan diplomatik dalam waktu dekat untuk meredakan konflik yang tengah berlangsung.

Mengutip Reuters, seorang pejabat senior Iran pada Rabu (29/7/2026) mengatakan proposal tersebut tidak memiliki peluang untuk berhasil.

Baca Juga: Gucci Lampaui Ekspektasi, Saham Kering Naik di Tengah Lesunya Industri Barang Mewah

Menurutnya, Selat Hormuz seharusnya dikelola hanya oleh Iran dan Oman berdasarkan wilayah kendali masing-masing, tanpa melibatkan negara atau kekuatan lain.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah sejumlah sumber menyebut negara-negara Teluk mendukung usulan Oman yang menawarkan skema pengelolaan regional, termasuk penerapan iuran sukarela bagi kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut.

Dana itu diusulkan untuk membiayai layanan navigasi, perlindungan lingkungan, pencarian dan penyelamatan, serta layanan maritim lainnya guna mengurangi gangguan perdagangan akibat konflik.

Pejabat Iran tersebut menilai, Amerika Serikat dan Arab Saudi berupaya menekan Oman agar menerima rencana yang disebutnya tidak realistis.

Ia menegaskan, seluruh jalur masuk (inbound) dan sebagian jalur keluar (outbound) Selat Hormuz harus berada di bawah kendali Iran.

Baca Juga: Pemilu Israel Digelar 27 Oktober 2026, Ini Peta Persaingan Netanyahu dan Penantangnya

Meski demikian, Iran tetap menyatakan menghormati Oman sebagai negara tetangga sekaligus mediator yang penting.

Namun, menurutnya, skema pembagian kendali 50:50 antara Iran dan Oman tidak sejalan dengan kepentingan nasional Iran.

Ia mengatakan, Oman seharusnya hanya mengawasi bagian Selat Hormuz yang berada dalam wilayah kedaulatannya.

Bahkan, ia menilai jalur pelayaran di sisi selatan yang melintasi perairan teritorial Oman berpotensi berbahaya bagi kapal.

Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia dan menjadi rute utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia serta berbagai komoditas penting lainnya.

Baca Juga: BMW Pangkas Ribuan Karyawan di Jerman Lewat Program Pengunduran Diri Sukarela

Penguasaan atas jalur ini menjadi salah satu isu paling krusial dalam upaya penyelesaian konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Sejak konflik pecah, lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz sebagian besar terganggu.

Pada Selasa (28/7), seorang sumber dari kawasan Teluk dan seorang diplomat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa Oman mengusulkan pengelolaan Selat Hormuz dilakukan secara regional dengan penerapan iuran sukarela dari kapal-kapal yang melintas.

Model tersebut mengacu pada mekanisme di Selat Malaka yang dikelola bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura, di mana perusahaan pelayaran memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung layanan keselamatan dan pengelolaan jalur pelayaran.

Sebelum konflik berlangsung, kapal-kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan bebas. Meski berada di wilayah perairan teritorial Iran dan Oman, jalur tersebut selama ini secara umum dipandang sebagai perairan internasional.

Baca Juga: Bursa Singapura Pecahkan Rekor Saat Saham Teknologi Asia Dilanda Aksi Jual

Namun, seiring berlanjutnya konflik, Iran semakin menegaskan apa yang disebutnya sebagai hak kedaulatan untuk mengelola Selat Hormuz dan mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintas, bersama Oman.