Italia Siap Naikkan Pajak Perusahaan Energi yang Raup Untung dari Krisis Gas

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – ROMA. Pemerintah Italia menyatakan siap menaikkan pajak bagi perusahaan yang dinilai mengambil keuntungan berlebihan dari lonjakan harga gas yang dipicu oleh krisis di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, dalam wawancara dengan radio RTL 102.5 pada Kamis (5/3/2026).

Meloni menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk mencegah spekulasi harga energi yang membebani masyarakat dan pelaku usaha.

“ Kami akan melakukan segala hal yang kami bisa untuk menghentikan spekulasi. Saya siap bereaksi, jika perlu bahkan dengan menaikkan pajak terhadap perusahaan yang mungkin berspekulasi pada harga melalui tagihan energi,” ujar Meloni.

Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah Italia menaikkan pajak korporasi energi melalui skema IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Kebijakan ini bertujuan untuk membantu mendanai paket bantuan bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang terdampak kenaikan biaya energi.

Baca Juga: CEO Raksasa Sawit Malaysia Fakhrunniam Umumkan Pengunduran Diri dari FGV Holdings

Pemerintah Italia memperkirakan langkah tersebut dapat menambah penerimaan negara sekitar 1 miliar euro atau sekitar US$1,16 miliar hingga tahun 2028.

Dorong Pembekuan Skema Karbon Uni Eropa

Dalam kesempatan yang sama, Meloni juga kembali menyuarakan dukungannya terhadap pembekuan sementara skema perdagangan karbon Uni Eropa atau EU Emissions Trading System (ETS).

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menekan biaya energi yang saat ini masih tinggi di seluruh kawasan European Union.

Para pemimpin Uni Eropa saat ini tengah mengevaluasi berbagai opsi untuk meredam volatilitas di pasar karbon regional, sebagai bagian dari rencana revisi sistem tersebut yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.

Meloni menilai mekanisme ETS perlu ditinjau ulang agar tidak memberikan dampak negatif bagi perusahaan yang memproduksi energi dari sumber terbarukan.

Mekanisme ETS dan Dampaknya

Sistem perdagangan emisi ETS merupakan kebijakan utama Uni Eropa dalam mengatasi perubahan iklim. Skema ini mewajibkan pembangkit listrik dan industri untuk membeli izin emisi karbon dioksida (CO₂) ketika mereka menghasilkan polusi.

Baca Juga: Nominasi Ketua The Fed Baru Terancam Tersendat, Trump Dorong Kevin Warsh

Jumlah izin emisi yang tersedia di pasar dibatasi secara bertahap guna menurunkan emisi karbon dari waktu ke waktu.

Meloni menilai biaya dari skema ETS seharusnya dipisahkan dari penetapan harga energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya.

“ Kami selalu menyerukan agar biaya ETS dipisahkan dari harga energi terbarukan seperti hidroelektrik dan tenaga surya, sehingga biaya energi dapat ditekan,” ujarnya.

Kebijakan Energi Italia Tuai Kritik

Meski demikian, kebijakan energi pemerintah Italia juga sempat menuai kritik dari kelompok pemerhati energi hijau.

Bulan lalu, Italia mengadopsi skema penggantian biaya yang memberikan manfaat bagi produsen listrik termal. Para pendukung energi hijau menilai kebijakan tersebut berpotensi lebih menguntungkan produsen energi berbasis bahan bakar fosil dibandingkan energi terbarukan.

Kebijakan tersebut memicu perdebatan di tengah upaya Uni Eropa mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus menjaga stabilitas harga energi bagi konsumen.