Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kepala Kantor Kejaksaan Korea Selatan meyatakan, jaksa akan tetap menuntut Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan, meskipun ada putusan pengadilan yang memerintahkan pembebasan pimpinan yang dimakzulkan itu dari penjara.
Mengutip Reuters, Senin (10/3), Jaksa Agung Shim Woo-jung mengatakan bahwa ia menghormati putusan pengadilan akhir pekan itu tetapi tidak setuju dengan penilaiannya bahwa pengajuan dakwaan telah melewati batas waktu yang diizinkan secara hukum, yang menurut pengadilan membuat penahanan Yoon saat diadili menjadi ilegal.
"Saya telah memerintahkan agar jaksa mengajukan argumen tentang berbagai perselisihan selama persidangan, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menuntut dakwaan ini," katanya kepada wartawan ketika ditanya apakah putusan pengadilan itu berarti kemungkinan besar akan membatalkan kasus tersebut.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dibebaskan, Gelombang Pro dan Kontra Meningkat
Yoon telah diadili sejak 20 Februari atas tuduhan memimpin pemberontakan dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember. Ia mencabut dekrit darurat militer setelah sekitar enam jam.
Pengacaranya telah mengajukan mosi untuk membatalkan penahanannya dan mengatakan putusan hari Jumat menunjukkan kasus terhadap Yoon bermotif politik dan tidak dibenarkan secara hukum.
Yoon keluar dari pusat penahanan pada hari Sabtu, sekitar seminggu kurang dari dua bulan setelah ditangkap.
Ia dimakzulkan oleh parlemen dan tetap ditangguhkan dari kekuasaan.
Dalam beberapa hari mendatang, Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan memutuskan apakah akan membatalkan pemakzulan dan mengembalikannya atau mencopotnya dari jabatan secara permanen.
Jika Yoon dicopot, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari. Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya diperlukan untuk membasmi elemen-elemen anti-negara; parlemen menolaknya dalam beberapa jam.
Baca Juga: Presiden Korsel yang Dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, Jalani Sidang Perdana
Keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Jumat untuk membatalkan surat perintah penangkapan Yoon daripada mengizinkan perpanjangan otomatis penahanannya selama persidangannya menuai reaksi beragam dari publik dan partai politik.
Jaksa memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan tersebut berdasarkan pembacaan konservatif atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus sebelumnya yang menolak banding jaksa, kata Shim.
Yoon disambut oleh kerumunan pendukung yang antusias saat ia keluar dari pusat penahanan dan saat ia kembali ke kediaman resminya, tempat ia ditangkap pada tanggal 15 Januari, menjadi presiden pertama yang ditahan dan didakwa.
