Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pada hari Senin, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memulai proses peninjauan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait dengan percakapan darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember lalu.
Pemakzulan ini, yang disetujui oleh parlemen yang dipimpin oleh oposisi pada hari Sabtu, akan melibatkan seluruh enam hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertemuan pertama.
Mahkamah memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah Presiden Yoon akan dilengserkan atau dikembalikan ke jabatannya.
Baca Juga: Pejabat Presiden Korsel Han Duck-Soo Hubungi Joe Biden Usai Pemakzulan Yoon Suk-yeol
Proses Impeachment dan Tanggapan Pemerintah
Hakim Kim Hyung-du mengungkapkan bahwa pertemuan pertama akan membahas prosedur dan cara-cara untuk mengajukan argumen terkait pemakzulan tersebut.
Proses ini mengingatkan pada insiden 2017, ketika Mahkamah Konstitusi memulai sidang lisan beberapa minggu setelah parlemen memutuskan untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye terkait penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian mengarah pada pemecatannya dalam waktu tiga bulan.
Presiden Yoon dan sejumlah pejabat tinggi juga menghadapi kemungkinan dakwaan pemberontakan terkait dengan penerapan darurat militer yang singkat itu.
Tim gabungan penyelidik dari kepolisian, kementerian pertahanan, dan badan anti-korupsi berencana untuk memanggil Yoon untuk diinterogasi pada hari Rabu pukul 10 pagi (waktu setempat).
Keadaan Politik yang Menegangkan dan Dampaknya pada Pasar
Pada hari Minggu, Yoon tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan oleh Kantor Kejaksaan. Ia mengklaim sedang menyusun tim hukum untuk pembelaannya.
Situasi ini semakin memanaskan ketegangan politik di negara itu, yang telah mempengaruhi pasar keuangan.
Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Sementara Han Duck-soo berusaha cepat untuk meyakinkan mitra internasional dan menenangkan pasar keuangan.
Pada pagi hari Senin, para pejabat tinggi keuangan, termasuk Menteri Keuangan, Gubernur Bank of Korea, dan regulator keuangan, mengadakan pertemuan untuk berjanji melakukan pemantauan pasar keuangan dan pasar valuta asing secara 24 jam penuh.
Baca Juga: Presiden Korsel Hadapi Pemakzulan Kedua Setelah Upaya Pemberlakuan Darurat Militer
Meskipun ketidakpastian politik terus meningkat, indeks saham utama KOSPI naik untuk sesi kelima berturut-turut, mencapai level tertinggi dalam dua minggu terakhir.
Para analis mencatat bahwa ketegangan politik yang mereda berkontribusi pada optimisme pasar.
Dampak terhadap Hubungan Internasional
Deklarasi darurat militer Yoon yang mengejutkan dan krisis politik yang menyusulnya memicu kekhawatiran di pasar dan di kalangan mitra diplomatik Korea Selatan.
Negara-negara sekutu khawatir akan kemampuan Korea Selatan untuk menghalangi ancaman dari Korea Utara yang dipersenjatai dengan nuklir.
Han Duck-soo, yang menjabat sebagai Presiden Sementara, segera berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui telepon pada hari Minggu.
Dalam percakapan tersebut, Han menegaskan komitmen Korea Selatan untuk melanjutkan kebijakan luar negeri dan keamanan berdasarkan aliansi dengan Amerika Serikat.
Di sisi oposisi, Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat, menyambut baik penunjukan mantan kepala intelijen AS oleh Donald Trump untuk menangani misi khusus termasuk hubungan dengan Korea Utara, yang dianggap sebagai sinyal komitmen untuk dialog guna meredakan ketegangan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Pemimpin Oposisi Korea Selatan Desak Partai Berkuasa Dukung Pemakzulan Presiden Yoon
Keputusan Pemakzulan dan Ketegangan di Partai Yang Berkuasa
Pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon pada hari Sabtu disetujui dengan dukungan lebih dari 12 anggota dari partai People Power Party yang mendukung pemakzulan tersebut.
Keputusan ini telah menyebabkan kekacauan dalam partai yang berkuasa, dengan Han Dong-hoon, ketua partai, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin.
Han sebelumnya mendukung pemakzulan Yoon sebagai satu-satunya cara untuk mengembalikan ketertiban di negara itu, tetapi kini harus berhadapan dengan anggota partai yang terus menentang langkah tersebut.
Dengan ketegangan yang terus berkembang di dalam negeri dan dampaknya pada pasar global, Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola situasi politik yang semakin terpolarisasi ini.
