Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Partai oposisi Korea Selatan berencana memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial. Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dianggap bertanggung jawab atas saran tersebut, telah mengundurkan diri.
Deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada Selasa malam bertujuan membatasi aktivitas politik dan menyensor media. Langkah ini memicu protes besar serta kekhawatiran di kalangan internasional.
Partai Demokrat, yang memimpin oposisi, akan mengadakan pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu pukul 19.00 waktu setempat.
Baca Juga: Partai Berkuasa Korea Selatan akan Menentang Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
"Deklarasi darurat militer rezim Yoon Suk Yeol menimbulkan kebingungan dan ketakutan besar di kalangan rakyat," ujar Kim Seung-won, anggota parlemen Partai Demokrat, dalam sidang Majelis Nasional.
Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa menyatakan akan menentang upaya pemakzulan tersebut. Partai Demokrat membutuhkan dukungan minimal delapan anggota partai berkuasa untuk mencapai mayoritas dua pertiga dari 300 kursi parlemen.
Dalam upaya meredakan krisis, Presiden Yoon menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun pada Kamis. Sebagai pengganti, ia mencalonkan Choi Byung-hyuk, Duta Besar untuk Arab Saudi.
Kim Yong-hyun sebelumnya merekomendasikan pemberlakuan darurat militer dan memerintahkan pengerahan pasukan ke parlemen.
Baca Juga: Anggota Parlemen Korea Selatan Tuntut Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
Kim Seon-ho, Wakil Menteri Pertahanan, mengaku tidak mengetahui perintah tersebut hingga diumumkan oleh Yoon. “Saya menentang keras mobilisasi militer di bawah darurat militer,” katanya, seraya meminta maaf dalam sidang parlemen.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyoroti ketidakstabilan di Seoul sebagai ancaman potensial bagi keamanan regional. "Upaya Yoon untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo tidak boleh dirusak," ujarnya.
Amerika Serikat menyatakan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya mengenai deklarasi Yoon. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut langkah tersebut sebagai kesalahan penilaian.
Pada malam deklarasi, pasukan bersenjata mencoba masuk ke gedung parlemen namun dihalau oleh staf menggunakan alat pemadam kebakaran. Kim, anggota Partai Demokrat, menegaskan, “Rakyat menang. Kini saatnya melindungi mereka dengan menangguhkan kewenangan Presiden Yoon.”
Krisis ini mengguncang pasar keuangan, mendorong intervensi pemerintah untuk menstabilkan mata uang won. Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengirim pesan darurat kepada lembaga keuangan global untuk meredam dampak buruk dari gejolak politik.
Baca Juga: Menakar Nasib Yoon Suk Yeol Pasca Darurat Militer yang Gagal di Korea Selatan
Jika pemakzulan disetujui, Mahkamah Konstitusi akan menentukan keabsahannya dalam waktu 180 hari. Apabila Yoon diberhentikan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi pemimpin sementara, dan pemilu baru akan diadakan dalam 60 hari.
Yoon, yang memenangkan pemilu 2022 dengan selisih tipis, kini menghadapi dukungan publik yang terus menurun, di bawah 20%.
