Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Selasa (3/12) malam memberlakukan darurat militer dengan alasan yang tidak jelas. Keputusan ini ditentang tidak hanya oleh oposisi, tapi juga partai pengusungnya.
Melalui drama yang berlangsung selama beberapa jam hingga Rabu pagi, Majelis Nasional akhirnya berhasil membatalkan keputusan tersebut melalui sidang luar biasa.
Parlemen, dengan suara bulat 192-2, dengan suara bulat membatalkan keputusan tersebut. Kubu oposisi pun telah memulai proses hukum untuk memakzulkan Yoon dari jabatannya.
Yoon pun secara resmi mencabut status darurat militer dan membatalkan seluruh agendanya sejak Rabu pagi.
Baca Juga: Rangkuman Apa yang Terjadi di Korea Selatan Dalam Semalam
Masa Depan Karir Politik Yoon Suk Yeol
Mengutip Reuters, anggota parlemen dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi, berencana untuk melakukan pemungutan suara di parlemen untuk memakzulkan Yoon pada Sabtu (7/12) malam waktu setempat.
"Deklarasi darurat militer rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami," kata anggota parlemen Partai Demokrat Kim Seung-won dalam sidang Majelis Nasional Korea Selatan hari Kamis (5/12).
Jika Yoon dimakzulkan, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan.
Baca Juga: Pesan Oposisi untuk Yoon Suk Yeol: Mundur atau Kami Makzulkan!
Tonton: Presiden Korea Selatan Tetapkan Darurat Militer, Meskipu Dianulir Cepat oleh Parlemen
Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah terpecah. Meskipun begitu, mereka kabarnya akan menentang pemakzulan karena sisa masa jabatan Yoon tinggal 2 tahun.
Yoon belum memberikan komentar terkait upaya pemakzulan. Dirinya bahkan belum muncul di depan publik sejak ia mengumumkan pencabutan darurat militer hari Rabu pagi.
Pada hari Kamis, kantor Yoon mengatakan dia mengganti menteri pertahanannya, yang diduga merekomendasikan dia memberlakukan darurat militer.
Analis politik Korea Selatan, Kim Duyeon, mengatakan bahwa pilihan Yoon dalam menyatakan darurat militer adalah langkah yang salah. Keputusan itu bahkan sukses membuat dua kubu yang berseberangan menjadi satu suara.
Baca Juga: Parleman Gelar Pemungutan Suara Pemakzulan Presiden Yoon pada Sabtu (7/12) Malam
"Untuk pertama kalinya, di negara yang sangat terpolarisasi, kedua belah pihak sepakat bahwa pilihan Yoon dalam menyatakan darurat militer adalah langkah yang salah," kata Kim, dikutip AP.
Salah langkah Yoon ini juga diamini oleh Park Sung-min, kepala MIN Consulting, sebuah firma konsultan politik Korea Selatan.
Park menyebut bahwa keputusan itu telah secara instan menyelesaikan kekuasaannya di Korea Selatan.
"Pernyataan darurat militer Yoon mungkin telah menghancurkan peluangnya untuk menyelesaikan masa jabatannya hingga Mei 2027," kata Park.
Partai Kekuatan Rakyat yang menentang pemakzulan, kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk memecat Yoon dari partai.
