Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Parlemen Korea Selatan mengajukan mosi pada hari Kamis (5/12) untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakukan darurat militer. Sementara, menteri pertahanan yang disalahkan karena menyarankan tindakan darurat militer dan memerintahkan pasukan ke parlemen telah mengundurkan diri.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi, berencana untuk melakukan pemungutan suara di parlemen untuk memakzulkan Yoon pada Sabtu (7/12) sekitar pukul 7 malam, seorang juru bicara partai mengatakan kepada wartawan, yang dikutip dari Reuters.
Partai Kekuatan Rakyat, yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon terpecah belah usai pemberlakukan darurat milier mengatakan, bakal menentang pemakzulan karena sisa masa jabatan Yoon tinggal 2 tahun.
"Deklarasi darurat militer rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami," kata anggota parlemen Partai Demokrat Kim Seung-won dalam sidang Majelis Nasional Korea Selatan yang diadakan pada dini hari Kamis.
Partai Demokrat membutuhkan setidaknya delapan dari 108 anggota parlemen partai yang berkuasa untuk mendukung RUU tersebut agar dapat disahkan, dengan mayoritas dua pertiga dari 300 kursi parlemen.
Baca Juga: Saham Korea Selatan Anjlok karena Meningkatnya Ketidakpastian Politik
Berjuang untuk masa depan politiknya, Yoon menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun pada hari Kamis (5/12) dan mencalonkan duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai penggantinya, kata kantor Yoon.
Kim, telah merekomendasikan Yoon untuk mengumumkan darurat militer pada Selasa (2/12) malam, menurut seorang pejabat militer senior dan pengajuan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi.
Kim juga memerintahkan pengerahan pasukan ke parlemen, kata Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho, seraya menambahkan bahwa ia tidak mengetahui perintah darurat militer tersebut sampai Yoon mengumumkannya.
"Saya pada dasarnya menentang mobilisasi pasukan militer di bawah darurat militer dan telah menyatakan pendapat negatif tentang hal itu," katanya dalam sidang parlemen pada hari Kamis, meminta maaf dan bertanggung jawab atas kegagalan mencegahnya.
Deklarasi darurat militer tersebut berupaya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media di negara ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama AS. Hal itu memicu kemarahan di jalan-jalan dan kekhawatiran di antara sekutu internasionalnya.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan "situasi keamanan Jepang mungkin berubah secara mendasar" mengingat ketidakstabilan di Seoul dan meningkatnya ketegasan militer Korea Utara.
"Apa yang akan terjadi dengan Korea Selatan? Tampaknya ada banyak kritik dan pertentangan dalam negeri," katanya kepada parlemen pada hari Kamis, seraya menambahkan bahwa upaya Yoon untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo "tidak boleh dirusak".
Belum ada reaksi dari Korea Utara terhadap drama di Korea Selatan.
Baca Juga: Darurat Militer di Korea Selatan Gagal, Presiden Yoon Tunjuk Menteri Pertahanan Baru
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat belum diberi tahu sebelumnya tentang deklarasi Yoon, sementara wakilnya, Kurt Campbell, mengatakan Yoon telah salah menilai hal itu.
Yoon telah diterima oleh para pemimpin di Barat sebagai mitra dalam upaya yang dipimpin AS untuk menyatukan demokrasi melawan otoritarianisme yang berkembang di Tiongkok, Rusia, dan tempat lain.
Namun, ia menimbulkan keresahan di antara warga Korea Selatan dengan mencap para pengkritiknya sebagai "kekuatan komunis totaliter dan anti-negara". Pada bulan November, ia membantah melakukan kesalahan dalam menanggapi tuduhan perdagangan pengaruh terhadap dirinya dan istrinya dan ia telah mengambil garis keras terhadap serikat buruh.
MALAM KEKACAUAN
Pemakzulan tersebut menyusul malam kekacauan setelah Yoon mengumumkan darurat militer dan pasukan bersenjata berusaha memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul, tetapi kemudian mundur ketika para pembantu parlemen menyemprot mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Komandan pasukan darurat militer mengatakan bahwa ia tidak berniat menggunakan senjata api terhadap masyarakat, dan Kim, wakil menteri pertahanan, mengatakan tidak ada amunisi aktif yang diberikan kepada pasukan tersebut.
"Rakyat dan para pembantu yang melindungi parlemen melindungi kita dengan tubuh mereka. Rakyat menang, dan sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi rakyat," kata Kim dari Partai Demokrat.
"Kita perlu segera menangguhkan wewenang Presiden Yoon. Ia telah melakukan kejahatan yang tak terhapuskan dan bersejarah terhadap rakyat, yang kecemasannya perlu diredakan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari".
Krisis darurat militer mengguncang pasar keuangan global dan indeks acuan KOSPI Korea Selatan. Para pedagang mata uang melaporkan dugaan intervensi negara pada hari Rabu untuk menjaga won tetap stabil.
