Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Kubu oposisi mendesak Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, untuk segera mundur dari jabatannya setelah memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang jelas. Pihak oposisi pun mengancam akan memakzulkan Yoon dengan berbagai cara.
Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang, mengatakan pada hari Rabu (4/12) bahwa para anggota parlemennya memutuskan untuk meminta Yoon untuk segera mengundurkan diri
Jika tidak diindahkan, mereka akan mengambil langkah-langkah untuk memakzulkannya.
Dalam pernyataan resminya, partai oposisi yang berhaluan liberal ini mengatakan bahwa darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon pada Selasa malam merupakan pelanggaran konstitusi.
Baca Juga: Parlemen Korea Selatan Bersiap Pemakzulan Presiden Yoon Usai Darurat Militer Dicabut
"Pernyataan darurat militernya pada awalnya tidak sah dan merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Itu adalah tindakan pemberontakan yang serius dan menjadi dasar yang sempurna untuk pemakzulannya," bunyi pernyataan Partai Demokrat, dikutip AP.
Pemakzulan presiden membutuhkan dukungan dari dua pertiga parlemen, atau 200 dari 300 anggota. Partai Demokrat dan partai oposisi kecil lainnya bersama-sama memiliki 192 kursi.
Situasi ini mungkin saja terjadi, mengingat sekitar 10 anggota dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) yang berkuasa, ikut memberikan suara menolak darurat militer pada Rabu dini hari.
Jika Yoon dimakzulkan, kewenangan konstitusionalnya akan dicabut hingga Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan nasibnya.
Selama masa itu,Perdana Menteri Han Duck-soo, pejabat nomor 2 di pemerintahan Korea Selatan, akan mengambil alih tanggung jawab kepresidenannya.
Baca Juga: Rangkuman Apa yang Terjadi di Korea Selatan Dalam Semalam
Tonton: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umukan Darurat Militer
Darurat Militer Korea Selatan
Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam. Dirinya juga memerintahkan agar Majelis Nasional ditutup secara total.
Yoon beralasan, ada upaya penggulingan kekuasaan yang digerakkan oleh pihak oposisi pro-komunis dan dekat dengan Korea Utara.
Tak lama setelah pengumuman darurat militer, Ketua Partai Demokrat, Lee Jaemyung, langsung meminta masyarakat Korea Selatan untuk turun ke jalan.
Pemimpin oposisi ini merasa keputusan Presiden Yoon diambil tanpa alasan yang jelas. Dirinya menentang militer menguasai Korea Selatan.
Tidak hanya dari kubu oposisi, kecaman juga datang dari partai pengusung, People Power Party. Ketua partai ini, Han Dong Hoon, menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang rencana darurat militer yang diberlakukan oleh Presiden Yoon.
Melalui sidang luar biasa darurat pada Rabu dini hari, DPR berhasil membatalkan darurat militer melalui pemungutan suara dengan hasil mutlak, 190-0.
Pada pukul 4:30 KST, atau 2:30 WIB, Presiden Yoon akhirnya mencabut status darurat militer melalui rapat kabinetnya.
