Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Malaysia akan mempertahankan hak dan kedaulatan Sabah dalam perundingannya dengan Indonesia terkait wilayah kaya minyak yang disengketakan di Laut Sulawesi.
Mengutip Channel News Asia (CNA), hal tersebut ditegaskan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat berkunjung ke Kota Kinabalu.
"Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia," ujarnya seperti dikutip Malay Mail pada Minggu (3/8/2025).
Pernyataan Anwar tersebut merujuk pada diskusi dalam konsultasi tahunan ke-13 antara kedua negara yang digelar pada 29 Juli 2025.
"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," tambah Anwar.
Malaysia dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih atas blok laut ND6 dan ND7, yang disebut Putrajaya sebagai Laut Sulawesi dan Jakarta sebagai Ambalat.
Ketika Anwar dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu di Jakarta pada 27 Juni 2025 untuk mempersiapkan konsultasi tahunan, mereka sepakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayah tersebut.
Baca Juga: Malaysia Setuju Tingkatkan Impor Teknologi dan LNG dari AS Senilai US$150 Miliar
Diharapkan kedua negara dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah bilateral yang telah berlangsung lama, dengan rincian lebih lanjut mengenai pengembangan bersama tersebut kemungkinan akan muncul dari pertemuan para pemimpin sebulan kemudian.
Namun, ketika anggota parlemen dari Sabah, negara bagian Malaysia yang paling dekat dengan wilayah yang disengketakan, menanyai Anwar di parlemen pada 22 Juli, perdana menteri menekankan bahwa belum ada kesepakatan akhir yang dicapai, karena diskusi masih berlangsung.
Namun, para analis mengatakan kepada CNA bahwa prospek pengembangan bersama Malaysia-Indonesia masih terbuka sambil menunggu negosiasi lebih lanjut, terlepas dari pertanyaan dari Sabah dan bagaimana opsi ini tidak disebutkan dalam pernyataan bersama konsultasi tahunan yang dirilis pada 29 Juli.
Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin menyambut baik kemajuan yang berkelanjutan dalam negosiasi mengenai penetapan batas maritim, dan menegaskan kembali pentingnya lembaga-lembaga terkait mempertahankan keterlibatan yang konstruktif dan koordinasi yang erat.
Baca Juga: Hasil Kesepakatan Dagang, Malaysia Belanja Peralatan dari Amerika US$ 150 Miliar
