Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi pemungutan suara pemakzulan kedua pada hari Sabtu ini terkait upayanya yang kontroversial untuk memberlakukan undang-undang darurat militer, sebuah langkah yang mengejutkan negara, membelah partainya, dan mengancam masa kepresidenannya di tengah masa jabatannya.
Meskipun langkah tersebut dibatalkan hanya enam jam setelah diumumkan pada 3 Desember, kejadian ini telah memicu krisis konstitusional dan seruan luas untuk pengunduran dirinya, karena dianggap melanggar hukum.
Latar Belakang Impeachment
Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan niatnya untuk memberlakukan undang-undang darurat militer di tengah ketegangan politik dalam negeri.
Baca Juga: Oposisi Korsel Kembali Ajukan Pemakzulan Presiden Yoon atas Status Darurat Militer
Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan keras dari parlemen, yang melawan langkah tersebut dengan keputusan untuk tidak mendukung dekrit itu meskipun ada kehadiran pasukan militer dan polisi.
Pembatalan ini terjadi hanya beberapa jam setelah deklarasi tersebut, tetapi dampaknya sangat besar, menyebabkan krisis konstitusional yang mempengaruhi stabilitas politik negara.
Pasca kejadian tersebut, partai oposisi menyerukan agar Yoon segera mengundurkan diri.
Pemungutan suara pemakzulan pertama diadakan seminggu sebelumnya, namun gagal mencapai kuorum karena partai konservatif Yoon, People Power Party (PPP), memboikot pemungutan suara tersebut.
Persiapan Impeachment Kedua
Impeachment kedua dijadwalkan pada Sabtu sore waktu setempat dengan protes besar yang direncanakan menjelang pemungutan suara. Partai oposisi, yang menguasai 192 dari 300 kursi di parlemen satu kamar, membutuhkan setidaknya delapan suara dari anggota PPP untuk memenuhi ambang batas dua pertiga yang diperlukan untuk memaksa impeachment.
Sejumlah anggota PPP yang sebelumnya tidak mendukung impeachment kini mulai berubah posisi.
Han Dong-hoon, pemimpin PPP, mengubah arah dan mendesak anggota partainya untuk mendukung impeachment, sementara beberapa anggota PPP, termasuk Ahn Cheol-soo, anggota parlemen dari PPP, menyatakan dukungan untuk proses tersebut, dengan alasan untuk menstabilkan kehidupan rakyat, ekonomi, dan diplomasi negara.
Baca Juga: Pemimpin Oposisi Korsel: Pemaksulan Yoon Jalan Terbaik Pulihkan Ketertiban Negara
Namun, meskipun beberapa anggota PPP mulai bergabung dengan oposisi, posisi resmi partai tetap menentang impeachment. Partai tersebut dijadwalkan untuk mengadakan rapat pada Sabtu pagi guna memutuskan apakah akan mengubah posisi mereka.
Proses dan Dampak Impeachment
Jika Yoon berhasil di-impeach, ia akan kehilangan kewenangan namun tetap menjabat sebagai presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus atau mengembalikannya ke posisi tersebut. Selama periode tersebut,
Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus Yoon atau jika ia mengundurkan diri, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Selain menghadapi pemungutan suara pemakzulan, Yoon juga sedang diselidiki secara terpisah oleh otoritas Korea Selatan atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang ia buat.
Pemerintah juga telah melarang Yoon untuk bepergian ke luar negeri selama penyelidikan berlangsung.
Yoon tidak menunjukkan tanda-tanda bersedia mengundurkan diri dan dalam pidatonya pada Kamis lalu, ia menyatakan akan “berjuang hingga akhir” dan membela keputusannya untuk memberlakukan darurat militer sebagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik dan melindungi negara dari politisi domestik yang dianggap merusak demokrasi.
Meskipun Yoon berharap dukungan politik dari rekan-rekannya, pidato yang penuh semangatnya mendapat tanggapan yang campur aduk dari anggota PPP.
Survei Gallup Korea pada Jumat lalu menunjukkan dua pertiga pendukung partai Yoon menentang impeachment, namun tiga perempat dari seluruh responden mendukung proses tersebut.
Dampak Krisis Politik terhadap Ekonomi dan Citra Korea Selatan
Krisis politik ini menambah ketidakpastian yang mengguncang pasar keuangan dan mengancam reputasi Korea Selatan sebagai negara demokratis yang stabil.
Baca Juga: Krisis Politik Menekan Bisnis Pariwisata Korea Selatan
Namun, pada hari Jumat, saham Korea Selatan tercatat mengalami kenaikan selama empat sesi berturut-turut, yang dianggap sebagai indikasi harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara impeachment di parlemen pada akhir pekan ini.
Presiden Yoon terpilih pada 2022 dan awalnya disambut baik oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, karena retorikanya yang mendukung demokrasi global dan kebebasan.
Namun, semakin banyak pihak yang mengkritik kepemimpinannya di dalam negeri, dengan mengatakan bahwa fokusnya pada masalah luar negeri menutupi masalah yang berkembang di dalam negeri, termasuk ketegangan dengan anggota parlemen oposisi yang ia sebut sebagai "kekuatan anti-negara", serta pendekatannya yang keras terhadap media yang memberitakan secara negatif.
