Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Guna memperketat kontrol atas upaya untuk mengelola pergolakan di Hong Kong, China mendirikan pusat komando krisis di dekat perbatasan. Bahkan, Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk mengganti penghubung resminya di bekas koloni Inggris itu.
Sejumlah sumber Reuters mengungkapkan, ketika protes keras mengguncang Hong Kong, para pemimpin China dalam beberapa bulan terakhir sering menggelar pertemuan di sebuah vila di pinggiran Shenzhen untuk membahas masalah yang membekap kota tersebut.
Biasanya, komunikasi antara Beijing dan Hong Kong melalui badan Pemerintah China: Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di Hong Kong. Kantor Penghubung ini menempati sebuah gedung pencakar langit di Hong Kong yang dikelilingi barikade baja.
Baca Juga: Pemilihan berjalan aman, kubu pro-demokrasi menguasai kursi dewan Hong Kong
Lantaran ketidakpuasan dengan penanganan krisis di Hong Kong, Beijing sedang mempertimbangkan mengganti Wang Zhimin, Direktur Kantor Penghubung, menurut menurut dua orang yang tahu rencana ini. Wang adalah pejabat politik paling senior yang ditempatkan di Hong Kong.
"Kantor Penghubung telah bergaul dengan orang-orang kaya dan elit daratan di kota (Hong Kong) dan mengisolasi diri dari orang-orang," kata seorang pejabat China kepada Reuters. "Ini perlu diubah".
Kantor Penghubung mungkin menghadapi tekanan yang meningkat, setelah para pemilih Hong Kong menyampaikan pesan kekalahan besar kepada partai-partai pro-Beijing dalam pemilihan distrik pada Ahad (24/11) lalu.
Para kandidat pro-demokrasi memenangkan lebih dari 80% kursi, mengamankan posisi mayoritas untuk pertama kali, pasca melakukan kampanye yang menentang upaya intervensi China terhadap kebebasan di Hong Kong.
Dalam pernyataan di situs resminya, Selasa (26/11), Kantor Perwakilan Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong menyebut laporan Reuters itu "salah".
Baca Juga: Pemilihan berjalan aman, Pemerintah Hong Kong harap situasi damai tetap berlanjut
"Tidak peduli bagaimana situasi di Hong Kong berubah, tekad pemerintah China untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan tidak tergoyahkan," kata mereka seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu juga mengatakan, China berkomitmen pada kebijakan "satu negara, dua sistem" yang mengatur urusan Hong Kong, dan menentang "kekuatan eksternal" yang ikut campur dalam urusan Hong Kong.
Kantor Urusan Dewan Hong Kong dan Makau serta Kantor Penghubung di Hong Kong tidak membalas permintaan komentar Reuters melalui faks. Sedang kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menolak berkomentar.
