Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat nasional pada Selasa (12/1) untuk mengekang penyebaran Covid-19. Tindakan pemerintah ini menjadi sebuah langkah yang dicela oposisi sebagai upaya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mempertahankan kendali di tengah perebutan kekuasaan.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa, Muhyiddin mengatakan parlemen akan ditangguhkan untuk jangka waktu yang ditentukan. Dia menambahkan bahwa pemilihan tidak akan diadakan di Negeri Jiran selama keadaan darurat, yang bisa berlangsung hingga 1 Agustus.
"Izinkan saya meyakinkan Anda, pemerintah sipil akan terus berfungsi. Keadaan darurat yang diumumkan oleh raja bukanlah kudeta militer dan jam malam tidak akan diberlakukan," kata Muhyiddin dalam upaya untuk menghilangkan kekhawatiran atas tindakan tersebut.
Muhyiddin pun memberikan komitmennya agar pemilu segera dilaksanakan jika sudah aman.
Baca Juga: Kemenkeu pede ekonomi Indonesia di atas mayoritas negara ASEAN lain, ini alasannya
Langkah ini mengurangi sejumlah ketidakpastian politik yang membayangi Muhyiddin sejak aliansi yang tidak terpilih itu berkuasa dengan mayoritas tipis pada bulan Maret menyusul runtuhnya koalisi sebelumnya yang dipimpin oleh pemimpin veteran Malaysia Mahathir Mohamad.
Beberapa anggota parlemen dalam koalisi yang berkuasa telah menarik dukungan untuk perdana menteri dan menyerukan pemilihan lebih awal. Sementara pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan tahun lalu bahwa dia memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.
Dalam sebuah pernyataan, koalisi Anwar, Pakatan Harapan, menuduh Muhyiddin menggunakan pandemi untuk menghindari keruntuhan pemerintahannya. Dia juga mempertanyakan perlunya keadaan darurat, dengan mengatakan undang-undang yang ada sudah cukup untuk mengatasi penyebaran virus.
"Kami juga melihat langkah untuk menangguhkan parlemen dan badan legislatif negara bagian mempengaruhi pengawasan dan keseimbangan, menghambat demokrasi bangsa dan menyangkal suara rakyat," kata mereka.
Baca Juga: Malaysia darurat virus corona (COVID-19), pelaksanaan pemilu ditunda
Deklarasi darurat, yang memungkinkan pemerintah Muhyiddin untuk memberlakukan undang-undang tanpa persetujuan parlemen, terjadi sehari setelah perdana menteri mengumumkan larangan perjalanan nasional dan penguncian 14 hari di Kuala Lumpur dan lima negara bagian.
Perdana menteri mengatakan, sistem perawatan kesehatan untuk negara berpenduduk 32 juta orang itu berada pada titik puncaknya. Jumlah infeksi harian baru mencapai rekor tertinggi pada hari Selasa dengan 3.309 kasus. Total kasus virus korona melewati 141.000 dengan 559 kematian.
Dalam keadaan darurat, militer dapat diberikan kewenangan untuk membantu menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Muhyiddin juga mengatakan, polisi juga dapat diberikan kewenangan ekstra.
Perdana menteri mengungkapkan, kegiatan ekonomi tidak akan terpengaruh. Indeks saham acuan Malaysia turun sebanyak 1,6% dan mata uang ringgit melemah sebanyak 0,5% setelah pengumuman darurat tersebut.
Baca Juga: Kasus corona kian mengkhawatirkan, Malaysia terapkan Perintah Kontrol Gerakan
TAHAP KRITIS
Ekonomi Malaysia terpukul dari langkah-langkah yang diambil untuk mengekang epidemi tahun lalu. Malaysia mencatat kontraksi ekonomi pertama dalam lebih dari satu dekade pada kuartal kedua tahun 2020.
Ekonom memperingatkan keadaan darurat dan langkah-langkah penguncian baru akan lebih sulit untuk pemulihan ekonomi yang diharapkan untuk memenuhi target pertumbuhan pemerintah 2021 di 6,5%-7,5%.
Istana Malaysia mengatakan Raja Al-Sultan Abdullah menyetujui permintaan Muhyiddin untuk mengumumkan keadaan darurat karena tahap kritis pandemi. Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal, tergantung pada apakah infeksi virus corona telah dikendalikan.
Raja telah menolak permintaan serupa dari Muhyiddin pada bulan Oktober. Para pemimpin oposisi kemudian mengkritik permintaan itu sebagai langkah untuk mempertahankan kekuasaan.
Malaysia adalah negara monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya dengan nasihat dari perdana menteri dan kabinet. Tetapi, raja juga memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi, atau ketertiban umum.
Baca Juga: Tips untuk menghindari penularan virus corona
