kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Kecewa dengan WhatsApp, kantor media pemerintah Turki beralih ke aplikasi pesan lokal


Senin, 11 Januari 2021 / 13:25 WIB
Kecewa dengan WhatsApp, kantor media pemerintah Turki beralih ke aplikasi pesan lokal
ILUSTRASI. Kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berhenti menggunakan layanan WhatsApp.


Sumber: Al Jazeera | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - ANKARA. Kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berhenti menggunakan layanan WhatsApp setelah aplikasi perpesanan itu mewajibkan penggunanya untuk menyetujui kebijakan privasi baru yang kontroversial.

Seperti dikutip Al Jazeera, dalam pernyataan yang dibuat melalui WhatsApp pada Minggu (10/1), pejabat kepresidenan Turki menyebutkan, kantor media akan memperbarui informasi dan komunikasi dengan wartawan melalui apliksi BiP, aplikasi milik unit perusahaan komunikasi Turki Turkcell, mulai Senin ini.

Menyusul pembaruan paksa WhatsApp dalam kebijakan privasinya di pekan lalu, pengguna di Turki menolaknya di Twitter dengan tagar #DeletingWhatsapp.

Menurut media pemerintah Turki yang mengutip Turkcell, BiP memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna baru hanya dalam 24 jam, dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia.

Baca Juga: Benarkah kebijakan privasi baru WhatsApp serahkan data ke Facebook? ini penjelasannya

Perubahan yang dilakukan pada persyaratan dan layanan WhatsApp akan berlaku mulai 8 Februari dan memungkinkan WhatsApp berbagi data dengan perusahaan induk Facebook dan anak perusahaan lainnya.

Pengguna harus menyetujui persyaratan baru agar dapat tetap menggunakan aplikasi setelah batas waktu.

Pengecualian untuk Inggris dan Uni Eropa

Ali Taha Koc, kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki mengkritik persyaratan layanan baru WhatsApp dan pengecualian dari aturan berbagi data baru untuk pengguna di Inggris Raya dan Uni Eropa.

Dia meminta Turki untuk menggunakan aplikasi "nasional dan lokal" seperti BiP dan Dedi.

“Perbedaan antara negara anggota Uni Eropa dan lainnya dalam hal privasi data tidak dapat diterima! Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asal asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data,” kata Koc dalam tweet.

“Itulah mengapa kami perlu melindungi data digital kami dengan perangkat lunak lokal dan nasional serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional,” imbuhnya.

Seperti diketahui, WhatsApp menyebutkan, persyaratan yang diperbarui akan memungkinkan pembagian informasi tambahan antara WhatsApp dan Facebook dan aplikasi lain seperti Instagram dan Messenger seperti kontak dan data profil tetapi bukan konten pesan yang tetap dienkripsi.

Facebook akan memonetisasi WhatsApp dengan mengizinkan bisnis untuk menghubungi klien mereka melalui platform dan menjual produk kepada mereka secara langsung menggunakan layanan, seperti yang sudah mereka lakukan di India.

Baca Juga: Gara gara kebijakan baru WhatsApp, Elon Musk sarankan gunakan aplikasi Signal



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×