Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Korban tewas akibat gempa bumi dahsyat di Myanmar meningkat menjadi 3.354, dengan 4.850 orang terluka dan 220 orang hilang, kata media pemerintah yang dikutip Reuters pada Sabtu (5/4).
Pemimpin pemerintahan militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kembali ke ibu kota Naypyitaw, setelah perjalanan luar negeri yang langka untuk menghadiri pertemuan puncak dengan sejumlah negara Asia Tengah dan Tenggara di Bangkok.
Diketahui, Min Aung Hlaing juga bertemu secara terpisah dengan para pemimpin Thailand, Nepal, Bhutan, Sri Lanka dan India.
Min Aung Hlaing menegaskan kembali kepada Perdana Menteri India Narendra Modi rencana junta untuk mengadakan pemilihan umum yang "bebas dan adil" pada bulan Desember, kata media pemerintah Myanmar.
Modi menyerukan gencatan senjata pascagempa dalam perang saudara Myanmar agar dibuat permanen, dan mengatakan pemilu harus "inklusif dan kredibel", kata juru bicara urusan luar negeri India pada hari Jumat.
Para kritikus mencemooh pemilihan yang direncanakan itu sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui proksi.
Sejak menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, militer telah berjuang untuk menjalankan Myanmar, meninggalkan ekonomi dan layanan dasar, termasuk perawatan kesehatan, dalam keadaan hancur, situasi yang diperburuk oleh gempa bumi 28 Maret.
Perang saudara yang terjadi setelah kudeta telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi, dengan kerawanan pangan yang meluas dan lebih dari sepertiga penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan, kata PBB.
Kepala bantuan PBB Tom Fletcher menghabiskan Jumat malam di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, dekat episentrum gempa, dan mengunggah di X bahwa kelompok-kelompok kemanusiaan dan masyarakat telah memimpin respons terhadap gempa dengan "keberanian, keterampilan, dan tekad".
"Banyak dari mereka sendiri yang kehilangan segalanya, tetapi tetap keluar untuk mendukung para penyintas," katanya.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan pada hari Jumat bahwa junta membatasi pasokan bantuan ke daerah-daerah yang dilanda gempa di mana masyarakat tidak mendukung pemerintahannya.
Kantor PBB mengatakan sedang menyelidiki 53 serangan yang dilaporkan oleh junta terhadap lawan, termasuk serangan udara, yang 16 di antaranya terjadi setelah gencatan senjata diumumkan pada hari Rabu.
Seorang juru bicara junta tidak menanggapi panggilan untuk meminta komentar.
