Sumber: Yonhap,Yonhap | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - PYONGYANG. Korea Utara mengecam aliansi keamanan AUKUS sebagai sebuah alat perang yang sengaja dibuat AS untuk menimbulkan ancaman keamanan pada dunia.
Aliansi AUKUS, yang terdiri dari Australia, Inggris, dan AS, diresmikan pada September 2021 lalu. Program pertama yang sedang dijalankan saat ini adalah membantu Australia dalam memperoleh delapan kapal selam bertenaga nuklir.
Pada Senin (29/11), situs resmi Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis artikel yang di dalamnya mengatakan, masyarakat internasional harus waspada terhadap AUKUS yang akan membawa awan gelap perang nuklir ke dunia.
"Kekhawatiran datang dari fakta bahwa platform keamanan berencana untuk mentransfer teknologi kapal selam bertenaga ke Australia dari AS, negara perang, dan invasi terbesar di dunia," ungkap Korea Utara, seperti dikutip Yonhap.
Baca Juga: Soroti pengadaan kapal selam nuklir, China sebut Australia bukan pembela perdamaian
Memicu perlombaan senjata nuklir
Kritik keras Korea Utara atas kehadiran AUKUS telah disampaikan sejak lama. Korea Utara adalah satu negara pertama yang menyampaikan keberatan atas dibentuknya aliansi trilateral tersebut.
Pada September lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataannya mengungkapkan, itu adalah tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya yang akan mengganggu keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik.
"Langkah tersebut bisa memicu rantai perlombaan senjata nuklir. Ini menunjukkan, AS adalah pelaku utama yang menggulingkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara, seperti dikutip Channel News Asia dari KCNA.
Baca Juga: Korea Utara: Kapal selam Australia bisa memicu perlombaan senjata nuklir
Kemitraan tiga arah antara AS, Inggris, dan Australia diumumkan secara virtual pada 15 September 2021. Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.
Kebijakan Biden yang semakin agresif ini sangat berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump, yang cenderung lebih akrab dengan Kim Jong Un di Korea Utara. Trump dan Kim beberapa kali bertemu untuk membahas denuklirisasi, meskipun sampai saat ini belum terealisasi.
Di tengah kebuntuan tersebut, langkah Biden ini dianggap Korea Utara sebagai contoh bahwa AS memang selalu mengganggu ketertiban internasional.
"Sikap standar ganda AS semakin nyata setelah munculnya pemerintahan baru, mengikis norma dan ketertiban internasional dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas dunia," ungkap Korea Utara dalam pernyataannya.
