Korea Utara: Kapal selam Australia bisa memicu perlombaan senjata nuklir

Senin, 20 September 2021 | 12:10 WIB Sumber: Channel News Asia
Korea Utara: Kapal selam Australia bisa memicu perlombaan senjata nuklir

ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, mengumumkan kemitraan strategis baru pada hari Rabu, 15 September 2021.


KONTAN.CO.ID - PYONGYANG. Pekan lalu, aliansi AS dan Inggris menyatakan sepakat untuk membantu Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir. Bagi Korea Utara, langkah tersebut bisa memicu perlombaan senjata nuklir.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa itu adalah tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya yang akan mengganggu keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

"Langkah tersebut bisa memicu rantai perlombaan senjata nuklir. Ini menunjukkan bahwa AS adalah pelaku utama yang menggulingkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," kata kementerian seperti dikutip Channel News Asia dari KCNA.

Kemitraan tiga arah antara AS, Inggris, dan Australia diumumkan secara virtual pada hari Rabu (15/9) pekan lalu. Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Kemitraan yang secara resmi bernama AUKUS ini juga akan melibatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk kecerdasan buatan dan teknologi kuantum.

Baca Juga: AS dan Inggris siap membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir

"Kita semua menyadari pentingnya memastikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dalam jangka panjang. Dunia bergantung pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang bertahan dan berkembang dalam beberapa dekade mendatang," ungkap Biden dalam sambutannya, seperti dikutip Reuters.

Kebijakan Biden yang semakin agresif ini sangat berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump, yang cenderung lebih akrab dengan Kim Jong Un di Korea Utara. Trump dan Kim beberapa kali bertemu untuk membahas denuklirisasi, meskipun sampai saat ini belum terealisasi.

Di tengah kebuntuan tersebut, langkah Biden ini dianggap Korea Utara sebagai contoh bahwa AS memang selalu mengganggu ketertiban internasional.

"Sikap kesepakatan ganda AS semakin nyata setelah munculnya pemerintahan baru, mengikis norma dan ketertiban internasional dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas dunia," ungkap pihak Korea Utara dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Korea Utara berjanji akan mengambil tindakan balasan jika di masa mendatang kemitraan strategis Barat tersebut menimbulkan gangguan pada keamanan negaranya.

Selanjutnya: Tanggapi pakta pertahanan AS dkk, China: Mereka punya mental Perang Dingin

Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

Terbaru