Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perwakilan China untuk Australia, Wang Xining, menyebut Australia tidak lagi bertindak sebagai pembela keadilan setelah kesepakatan pengadaan kapal selam nuklir bersama AUKUS terjadi.
Dalam wawancaranya dengan The Guardian yang terbit hari Jumat (19/11), Xining mengatakan bahwa kesepakatan kapal selam nuklir bisa mencederai reputasi Australia yang dikenal cinta damai.
Xining menyebut seluruh dunia mengetahui kapal selam bertenaga nuklir dirancang untuk meluncurkan serangan jarak jauh terhadap target yang jauh, bukan merupakan alat pertahanan.
"Jadi siapa yang akan Anda serang? Anda bukan lagi pencinta perdamaian, pembela perdamaian, Anda sekarang menjadi pengguna pedang dalam bentuk lain," ungkap Xining, seperti dikutip Reuters.
Terkait hal tersebut, Xining mendesak politisi Australia untuk menahan diri dari segala tindakan yang berpotensi merusak hubungan baik kedua negara.
Baca Juga: AS dan Inggris siap membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir
Hubungan Australia dengan China terasa memburuk setelah Negeri Kanguru melarang Huawei Technologies untuk menyediakan jaringan internet 5G di negaranya pada tahun 2018 silam. Australia juga menjadi salah satu negara yang terus menyerukan penyelidikan independen terhadap China terkait asal-usul Covid-19.
Sebagai balasan, China langsung mengenakan tarif tambahan kepada beberapa komoditas Australia yang diekspor ke China.
Australia pada September lalu menandatangani kerja sama trilateral bersama AS dan Inggris di bawah payung AUKUS. Program utama yang hendak dicapai adalah pengadaan delapan unit kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia.
Kesepakatan tersebut sekaligus membatalkan kesepakatan kapal selam Australia dengan Prancis dan membuat mereka cukup tersinggung. Kesepakatan ini juga membuat China marah karena dinilai sebagai upaya Barat untuk menguasai Indo-Pasifik melalui jalur militer.
Perdana Menteri Scott Morrison secara terbuka membela kesepakatan tersebut dan mengatakan tidak akan menyesali segala keputusan yang mengutamakan kepentingan nasional Australia.
