Sumber: Yonhap,Yonhap | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara pada Jumat (24/9) menolak usulan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk menyatakan secara resmi berakhirnya Perang Korea 1950-1953, dan menyebutnya sebagai "sesuatu yang prematur".
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Thae-song dalam sebuah pernyataan yang dirilis KCNA mengatakan, deklarasi berakhirnya Perang Korea "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" dan akan "menjadi secarik kertas belaka dalam beberapa saat ada perubahan situasi".
"Tidak ada jaminan bahwa pernyataan penghentian perang saja akan mengarah pada penarikan kebijakan permusuhan terhadap DPRK, di bawah situasi saat ini di semenanjung yang mendekati situasi sangat tidak pasti," katanya, seperti dikutip Yonhap.
DPRK adalah singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara.
Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) awal pekan ini, Presiden Korea selatan mengusulkan kedua Korea dan Amerika Serikat (AS), mungkin bergabung dengan China, mendeklarasikan secara resmi berakhirnya Perang Korea 1950-1953.
Baca Juga: AS siap berdiskusi untuk benar-benar mengakhiri Perang Korea
Moon mengatakan, deklarasi tersebut akan menandai titik tolak penting dalam menciptakan tatanan baru rekonsiliasi di Semenanjung Korea.
Tapi, Ri menyatakan, bahwa deklarasi itu justru akan membawa "konsekuensi bencana" yang bisa mengganggu keseimbangan strategis di kawasan dan mendorong kedua Korea ke dalam perlombaan senjata tanpa akhir.
Karena itu, dia menekankan, penarikan kebijakan permusuhan AS adalah "prioritas utama" dalam membawa perdamaian dan stabilitas ke Semenanjung Korea.
"Harus dipahami dengan jelas, deklarasi penghentian perang sama sekali tidak membantu menstabilkan situasi Semenanjung Korea saat ini, tetapi bisa disalahgunakan sebagai tabir asap yang menutupi kebijakan permusuhan AS," ungkap Ri.
Menurut Ri, deklarasi tersebut memiliki makna simbolis dan penghentian perang adalah "apa yang harus ditangani untuk pembentukan mekanisme penjaga perdamaian di Semenanjung Korea di masa depan".
