Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Media pemerintah Korea Utara (Korut) meminta Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa untuk menarik kebijakan permusuhannya terhadap Pyongyang atau perjanjian yang dibuat pada pertemuan puncak penting di Singapura setahun yang lalu mungkin menjadi selembar kertas kosong.
Mengutip Reuters, Selasa (11/6), pernyataan pada kantor berita negara KCNA, yang mengumandangkan peringatan yang sama minggu lalu, mencerminkan kebuntuan sejak pertemuan puncak kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un di Hanoi pada bulan Februari runtuh.
KTT Hanoi mogok atas permintaan AS untuk denuklirisasi Korea Utara dan tuntutan Korea Utara untuk bantuan sanksi. "Kebijakan AS yang arogan dan unilateral tidak akan pernah berhasil di DPRK, yang menghargai kedaulatan," kata KCNA.
Nama resmi Korea Utara adalah Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Laporan itu mengatakan pernyataan bersama empat poin yang ditandatangani oleh Trump dan Kim pada 12 Juni tahun lalu yang berjanji untuk bekerja menuju hubungan baru berada dalam bahaya menjadi selembar kertas kosong karena Amerika Serikat menutup mata terhadap implementasinya. "... sekarang adalah saatnya bagi AS untuk menarik kebijakan bermusuhan tentang DPRK," katanya.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pada hari Senin bahwa ia percaya pembicaraan antara Korea Utara dan Korea Selatan dan antara Korea Utara dan Amerika Serikat akan segera dilanjutkan.
Dia mengatakan selama kunjungan kenegaraan ke Finlandia bahwa pembicaraan sedang berlangsung tentang pertemuan puncak ketiga antara Korea Utara dan Amerika Serikat, "Jadi saya tidak berpikir itu adalah situasi yang membutuhkan pengaturan negara ketiga".
Trump mengatakan pekan lalu bahwa ia berharap bertemu Kim pada waktu yang tepat.
Trump dan Sekretaris Negara AS Mike Pompeo akan menghadiri KTT G20 di Jepang akhir bulan ini dan kemudian akan mengunjungi Korea Selatan untuk bertemu Moon dan mengoordinasikan upaya-upaya untuk denuklirisasi Korea Utara yang terakhir, yang sepenuhnya diverifikasi, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus, Senin.
