Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Pemerintah Korea Utara sepertinya mulai mempersiapkan diri untuk membangun wilayah provinsi di luar ibu kota Pyongyang demi pemerataan ekonomi.
Surat kabar nasional Korea Utara, Rodong Sinmun, pada hari Senin (22/1) mengatakan bahwa pengembangan perekonomian di daerah provinsi merupakan "tugas penting" yang sudah tidak dapat ditunda atau diabaikan.
Tulisan mengenai pembangunan wilayah luar ibu kota itu muncul satu pekan setelah Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memerintahkan pembangunan pabrik modern di 20 wilayah regional per tahun.
Baca Juga: Korea Utara Melakukan Uji Coba Sistem Senjata Nuklir Bawah Laut
Melalui program itu, Kim berharap kualitas hidup masyarakat di daerah akan lebih terjamin selama beberapa dekade ke depan.
Mengutip Yonhap, Rodong Sinmun secara khusus menjadikan Kabupaten Kimhwa di Provinsi Kangwon sebagai contoh model pengembangan yang direncanakan pemerintah.
Dijelaskan bahwa produk-produk yang diproduksi di pabrik-pabrik Kimhwa berhasil mendapatkan ulasan yang baik dari konsumen, tanpa menyebutkan produk apa saja yang dihasilkan.
Wilayah ini sering disorot dalam laporan media pemerintah, termasuk liputan kunjungan Kim ke wilayah tersebut pada bulan Oktober tahun 2020.
Baca Juga: Korea Utara Hentikan Siaran Radio, Batasi Pertukaran Pesan dengan Yonhap
Bangkit Dari Tekanan
Korea Utara yang terisolasi menjadi semakin menutup diri sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu.
Lewat kebijakan ketat Kim Jong Un, Korea Utara menutup semua perbatasan demi mencegah masuknya virus penyebab Covid-19, termasuk perbatasan dengan China yang selama ini jadi penyokong ekonomi pentingnya.
Minimnya bantuan yang masuk dari luar negeri secara perlahan mulai memberikan tekanan pada ekonomi negara.
Korea Utara juga sering dilanda bencana alam berupa banjir dan badai yang menghancurkan sejumlah wilayah pertanian vital.
Belum cukup sampai di situ, Korea Utara berada di bawah sanksi PBB yang lebih ketat, yang antara lain menyerukan larangan ekspor batu bara dan sumber daya mineral lainnya untuk memutus akses Korea Utara terhadap mata uang keras.
Korea Utara telah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan memperkuat peran Kabinet pusat kendali di tengah kekurangan pangan dan kesulitan ekonomi yang parah.
