kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Lakukan kerja paksa warga Uighur, 11 perusahaan China masuk daftar hitam AS


Selasa, 21 Juli 2020 / 12:44 WIB
Lakukan kerja paksa warga Uighur, 11 perusahaan China masuk daftar hitam AS
ILUSTRASI. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Umat (APU) membentangkan poster saat aksi solidaritas terhadap muslim Uighur di China di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2020).


Sumber: CNET | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON D.C. Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) menambahkan 11 perusahaan China ke dalam daftar perusahaan yang diduga terlihat dalam pelanggaran HAM.

Mengutip CNET, sejumlah perusahaan tersebut juga diduga melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Salah satu perusahaan itu adalah Nanchang O-Film Tech.

Sampai saat ini, Nanchang masih terdaftar sebagai pemasok komponen untuk perusahaan teknologi terkemuka AS, seperti Apple, Amazon, Dell, bahkan Microsoft.

Baca Juga: Video diduga kekejaman China terhadap muslim Uighur beredar, Dubes China terdiam

Departemen Perdagangan AS menyebutkan, ke-11 perusahaan China tersebut melakukan penahanan secara sewenang-wenang, kerja paksa, bahkan sampai pengumpulan data biometrik dan analisis genetika.

Parahnya lagi, target utama dari aktivitas itu adalah warga muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya yang ada di China.

Atas perlakuan tersebut, Pemerintah AS melakukan pembatasan pada sejumlah produk teknologi AS yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asal negeri tembok raksasa tersebut.

Baca Juga: Makin tegang, AS jatuhkan sanksi ke empat pejabat China

"Beijing secara aktif mempromosikan praktik kerja paksa yang tercela dan pengumpulan DNA serta skema analisis untuk memberikan tekanan pada warganya," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross seperti dikutip CNET.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×