Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - LONDON. Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman dipecat pada Senin (13/11) akibat kritiknya soal penanganan polisi terhadap demonstrasi pro Palestina.
Kritik Braverman itu dinilai tidak hanya memecah belah partainya, tetapi juga mengancam otoritas Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
Pemecatan itu juga dilakukan saat Sunak tengah melakukan perombakan di jajaran kabinetnya. Itu dilakukan di bawah tekanan anggota parlemen oposisi dan anggota Partai Konservatif yang menuntut pemecatan Braverman.
Langkah Sunak ini melibatkan perekrutan sekutu baru dan pemecatan menteri yang dianggapnya tidak berkinerja sebaik yang diinginkan.
Braverman, figur yang selalu kontroversial, secara terbuka menentang Sunak pekan lalu dengan menyuarakan pendapatnya dalam sebuah artikel yang mengklaim adanya "standar ganda" dalam penanganan protes oleh polisi.
Baca Juga: PM Inggris Rishi Sunak Menderita Kekalahan Telak dalam Pemilu Sela
Dia menuduh polisi bersikap keras terhadap demonstran sayap kanan sementara bersikap lunak terhadap demonstran pro-Palestina.
Partai Buruh yang beroposisi menyatakan bahwa ketegangan mencapai puncak pada hari Sabtu, ketika demonstrasi pro-Palestina berbentrok dengan protes sayap kanan, mengakibatkan hampir 150 orang ditangkap.
"Rishi Sunak telah meminta Suella Braverman untuk meninggalkan pemerintahan dan dia menerimanya," ujar seorang sumber pemerintah.
Braverman digantikan oleh Menteri Luar Negeri, James Cleverly, yang terlihat masuk ke kantor Sunak di Jalan Downing pada hari Senin.
Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari surat kabar Telegraph yang melaporkan kemungkinan penunjukan mantan Perdana Menteri David Cameron sebagai Menteri Luar Negeri.
Pemecatan Braverman berpotensi memicu ketidakpuasan di kalangan anggota Partai Konservatif sayap kanan, yang meyakini bahwa kritiknya terhadap polisi memiliki dasar yang kuat.
Baca Juga: Inggris Mengirim Kapal Angkatan Laut dan Pesawat Mata-Mata untuk Membantu Israel
Sunak, bagaimanapun, mungkin berupaya untuk mempertahankan pendapat mereka dengan menekankan bahwa yang salah bukanlah maksudnya, melainkan bahasanya.
Keputusan ini diambil hanya beberapa hari sebelum pemerintah mengetahui hasil pertarungan hukum mereka di Mahkamah Agung terkait rencana untuk mendeportasikan pencari suaka ke Rwanda.
Diprediksi bahwa Sunak akan melanjutkan perubahan dalam kabinetnya, merekrut sekutu baru, dan memecat menteri yang dianggapnya tidak mencapai kinerja yang diinginkan di departemennya.
