Mahathir desak Raja Malaysia cabut kondisi darurat Covid-19

Sumber: The Straits Times | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan petisi ke istana Malaysia pada Selasa (20/4/2021). Lewat petisinya itu, Mahathir mendesak Raja Malaysia untuk mencabut keadaan darurat Covid-19, dengan mengatakan hal itu telah mengubah negara menjadi "diktator".

Melansir Straits Times yang mengutip AFP, Raja mengumumkan keadaan darurat nasional pada bulan Januari, atas saran dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kondisi darurat ditetapkan dalam upaya untuk memerangi virus corona karena kasus-kasus di luar kendali.

Akan tetapi, Parlemen juga ditangguhkan. Hal tersebut mendorong para kritikus menuduh Muhyiddin menggunakan krisis virus untuk mempertahankan kekuasaan setelah sekutu dalam koalisi penguasa dilanda krisis dan diisukan akan meninggalkannya.

Pada hari Selasa, Mahathir membawa petisi dengan lebih dari 39.000 tanda tangan ke istana nasional di Kuala Lumpur.

Baca Juga: Koalisi Pakatan Harapan dukung Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia

Petisi tersebut, yang disampaikan bersama dengan politisi oposisi lainnya, memperingatkan keadaan darurat tersebut merusak ekonomi, citra Malaysia secara internasional, dan demokrasi.

Sebelum menuju ke istana, Mahathir memperingatkan dalam sebuah postingan blog bahwa keadaan darurat itu merusak supremasi hukum, dan negara itu diatur oleh dekrit.

Baca Juga: Penghinaan, mantan PM Malaysia dimasukkan daftar ekstremis paling berbahaya

"Suara rakyat dalam demokrasi yang berfungsi adalah melalui Parlemen. Tapi itu tidak terbuka," tulis Mahathir, yang pernah menjadi perdana menteri dua kali, dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020.

"Satu-satunya gambaran yang dapat kami buat tentang pemerintah ini adalah bahwa ini adalah kediktatoran," tegasnya. 

Dia juga mengatakan keadaan darurat itu menggambarkan tentang pemerintahan yang lemah yang ingin tetap berkuasa, bukan tentang memerangi Covid-19.

Muhyiddin, yang berkuasa pada Maret tahun lalu tanpa pemilihan umum setelah jatuhnya pemerintahan Mahathir, telah berjanji untuk mengadakan pemilihan nasional setelah pandemi selesai.

Selanjutnya: Permohonan pendaftaran partai politik Mahathir Mohamad ditolak