kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Koalisi Pakatan Harapan dukung Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia


Sabtu, 10 April 2021 / 06:56 WIB
Koalisi Pakatan Harapan dukung Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia
ILUSTRASI. Politisi Malaysia Anwar Ibrahim berbicara saat wawancara dengan Reuters di Petaling Jaya, Malaysia, 6 Februari 2020. REUTERS/Lim Huey Teng


Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Koalisi Pakatan Harapan (PH) mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia untuk pemilihan umum berikutnya.

Dalam dokumen berjudul Resolusi Port Dickson yang dirilis Jumat (9/4), PH menyebutkan, pihaknya juga terbuka untuk negosiasi dan kerjasama dengan pihak mana pun.

"Retret para pemimpin Pakatan Harapan di Port Dickson pada 8 dan 9 April memutuskan, Ketua Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memimpin kampanye pemilihan umum ke-15 dan kemudian ditunjuk sebagai calon Perdana Menteri Malaysia," bunyi dokumen itu, seperti dikutip Channel News Asia.

Koalisi juga mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk segera bertemu Raja Malaysia untuk mengembalikan fungsi parlemen dan mengakhiri keadaan darurat, yang diumumkan pada Januari ketika sistem perawatan kesehatan publik dikatakan berada pada titik puncaknya.

Keadaan darurat telah menyebabkan parlemen ditangguhkan, sementara eksekutif dan yudikatif terus berfungsi.

Baca Juga: Anwar Ibrahim minta Raja Malaysia batalkan keadaan darurat, ini alasannya

Meskipun pemilihan umum berikutnya akan berlangsung pada 2023, Muhyiddin telah berjanji untuk membubarkan parlemen setelah pandemi COVID-19 selesai sebagai tanggapan atas kritik terhadap legitimasi pemerintahannya.

Muhyiddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia tahun lalu setelah pergolakan kekuasaan di Putrajaya, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan PH.

Aliansi politik yang dinamis

Anwar telah mengklaim pada September tahun lalu bahwa ia memiliki "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Sementara Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu Ahmad Zahid Hamidi kemudian mengatakan, partainya tidak akan menghentikan anggota parlemennya untuk mendukung Anwar sebagai Perdana Menteri.

"Kami mengambil sikap terbuka dalam bernegosiasi dan bekerjasama dengan pihak manapun, berdasarkan prinsip dan agenda reformasi untuk kepentingan rakyat," bunyi Resolusi Port Dickson.

Baca Juga: Gejolak politik mereda, Muhyiddin: Malaysia akan gelar pemilu usai pandemi berakhir



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×