Malaysia Desak Perdagangan Antar-ASEAN Diperkuat di Tengah Ketidakpastian Tarif

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk “bertindak dengan tekad” dan memperkuat perdagangan antar sesama anggota di tengah ketidakpastian global, saat para menteri luar negeri ASEAN bertemu di tengah kekhawatiran baru atas kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Dalam pidato pembukaannya kepada para menteri dari 10 negara anggota ASEAN, Anwar menyebut tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi sebagai “instrumen yang dipertajam dari persaingan geopolitik.”

Ia tidak menyebut Amerika Serikat secara langsung.

“Saat kita menghadapi tekanan eksternal, kita perlu memperkuat fondasi internal kita. Perdagangkan lebih banyak di antara kita sendiri, investasikan lebih banyak satu sama lain, dan majukan integrasi lintas sektor dengan penuh tekad,” kata Anwar pada Rabu (9/7).

“Dengan kondisi global yang tetap tidak pasti, tidak bisa cukup ditekankan pentingnya bertindak secara serius di kawasan kita sendiri.”

Presiden AS Donald Trump pada Senin mengumumkan tarif tinggi antara 25% hingga 40% terhadap enam negara Asia Tenggara, meskipun beberapa di antaranya telah mengajukan konsesi besar dan mencoba bernegosiasi untuk menurunkan tarif.

Kawasan ASEAN, yang sangat bergantung pada ekspor, secara kolektif merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia. Beberapa anggotanya telah diuntungkan dari relokasi rantai pasok dari China.

Sejauh ini, hanya Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan, di mana tarifnya diturunkan menjadi 20% dari rencana awal 46%.

Sementara itu, Indonesia, Thailand, dan Malaysia masih berupaya menggelar pembicaraan lanjutan sebelum implementasi tarif yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus.

Tarif Dinilai Kontraproduktif

Pertemuan para menlu ASEAN di Kuala Lumpur ini juga akan mencakup rangkaian pertemuan bilateral dan multilateral dengan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, India, dan Uni Eropa.

Menlu China Wang Yi dan Menlu Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan hadir mulai Kamis, begitu pula Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang melakukan kunjungan pertamanya ke Asia untuk meredakan ketegangan dengan sekutu yang terganggu oleh strategi tarif Trump.

Dalam draft komunike bersama yang dilihat Reuters, ASEAN menyatakan “keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian ekonomi internasional, khususnya terkait tindakan sepihak soal tarif.”

Dokumen tertanggal 7 Juli itu belum mencantumkan tarif tambahan terbaru dan menggunakan bahasa serupa dengan pernyataan para pemimpin ASEAN pada Mei lalu.

Baik dalam komunike tersebut maupun pernyataan sebelumnya, ASEAN menilai tarif sebagai “kebijakan yang kontraproduktif dan berisiko memperparah fragmentasi ekonomi global.”

ASEAN juga telah menyatakan tidak akan melakukan pembalasan, dan para pemimpinnya berkomitmen bahwa kesepakatan bilateral yang dicapai dengan AS tidak akan merugikan anggota ASEAN lainnya.

Lavanya Venkateswaran, Ekonom Senior ASEAN di OCBC, menyatakan bahwa negara seperti Vietnam menghadapi ketidakpastian tambahan terkait tarif yang menargetkan transshipment (pengiriman barang lintas negara), terutama produk-produk asal China.

“Masih banyak pertanyaan terkait implementasi dan penegakannya ke depan,” ujarnya.

Situasi ini semakin kompleks dengan ancaman awal Trump untuk mengenakan tambahan 10% tarif terhadap negara-negara yang bersekutu dengan kelompok BRICS.

Indonesia merupakan anggota BRICS, sedangkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah mitra.

Ketegangan Kawasan Meningkat

Dalam pertemuan ini, ASEAN juga akan mendorong kembali pengesahan traktat kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara.

Pertemuan juga diperkirakan akan menjadi ajang bagi Thailand dan Kamboja untuk menurunkan ketegangan dalam sengketa perbatasan yang sempat memicu pengerahan pasukan.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra saat ini tengah diskors dari jabatannya karena kasus pengadilan terkait pembocoran percakapan dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen, percakapan yang diklaim oleh oposisi sebagai tindakan yang merongrong kedaulatan negara.

Konflik ini menambah beban bagi ASEAN untuk menjaga soliditas kawasan, di tengah isu lainnya seperti perang sipil yang memburuk di Myanmar serta perundingan berkepanjangan dengan China untuk menyusun kode etik Laut China Selatan.

Dalam konteks Myanmar, Menlu Malaysia Mohamad Hasan menyerukan semua pihak yang bertikai untuk menciptakan kondisi yang kondusif guna menggelar pemilu.

Namun belum jelas apakah pernyataan ini menandakan bahwa Malaysia, selaku ketua ASEAN tahun ini, akan mendukung penyelenggaraan pemilu Myanmar yang dinilai sebagian pihak sebagai upaya memperpanjang kekuasaan junta militer tanpa kehadiran oposisi.