Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, di tengah perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan blok Ambalat yang disengketakan di timur Kalimantan.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa kedua negara memiliki hubungan bilateral sangat positif, dan perbedaan terkait Laut Ambalat tidak boleh menjadi pemicu konflik.
"Hubungan kita dengan Indonesia sangat baik—98 persen positif. Jangan sampai 2 persen masalah ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau sampai berperang," kata Mohamad Hasan dalam sidang Dewan Rakyat, Senin (4/8/2025), dikutip dari The Star.
Baca Juga: Begini Respons Prabowo Terkait Sengketa Indonesia dengan Malaysia di Ambalat
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap rencana kerja sama pengembangan kawasan kaya minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh kedua negara.
Pembahasan sengketa Blok Ambalat
Terkait rencana joint development antara Indonesia dan Malaysia, Hasan menjelaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap eksplorasi awal.
Ia menegaskan, belum ada kesepakatan apa pun, dan semua proses akan terus dibahas melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis yang telah berjalan sejak 2005 dalam forum penetapan batas maritim.
Dalam kesempatan itu, Hasan juga menegaskan bahwa Malaysia tidak mengakui istilah “Laut Ambalat” yang digunakan Indonesia.
Sebaliknya, Pemerintah Malaysia hanya menggunakan istilah “Laut Sulawesi” untuk merujuk wilayah tersebut, termasuk Blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia 1979.
"Istilah Ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas: istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat," ujarnya.
Baca Juga: Ada Apa dengan Blok Ambalat? Malaysia Tegaskan Penyebutannya sebagai Laut Sulawesi
Hasan menyatakan, blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia menurut hukum internasional.
Klaim tersebut, katanya, diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia dalam sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang berbeda bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, dan berpotensi dimanfaatkan sebagai isu politik menjelang pemilihan umum negara bagian.
Kementerian Luar Negeri Malaysia pun membuka kemungkinan untuk memberikan penjelasan resmi kepada anggota parlemen nasional maupun DPRD Negara Bagian Sabah, apabila diperlukan.
Baca Juga: Bakal Digarap RI-Malaysia, Bahlil Ungkap Potensi Produksi Blok East Ambalat
Dalam sidang tersebut, Mohamad turut menyinggung perbedaan pendekatan hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.
Ia menyebut Malaysia berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menetapkan garis air surut terendah (low-water line) sebagai dasar penetapan batas laut.
Sementara itu, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengukur batas wilayah maritimnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan pentingnya memulai kerja sama pengembangan wilayah tanpa menunggu penyelesaian penuh aspek hukum dan regulasi.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyatakan, perlunya percepatan penyelesaian teknis batas wilayah serta pembentukan otoritas bersama (joint development authority) untuk memulai proyek ekonomi bilateral.
