Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Tuduhan Penghinaan Kerajaan

Jumat, 22 Agustus 2025 / 18:39 WIB

ILUSTRASI. Pengadilan Thailand pada Jumat (22/8) menggugurkan kasus dugaan penghinaan kerajaan terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. REUTERS/Athit Perawongmetha

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Thailand pada Jumat (22/8) menggugurkan kasus dugaan penghinaan kerajaan terhadap mantan Perdana Menteri berpengaruh, Thaksin Shinawatra, menandai babak penting dalam serangkaian sidang berprofil tinggi yang melibatkan dinasti politik Shinawatra.

Kasus ini bermula dari wawancara Thaksin dengan media asing pada 2015, yang oleh kalangan militer-royalis dituding menghina monarki. Namun, pengadilan menyatakan bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan tuduhan tersebut.

“Bukti dari penggugat menunjukkan bahwa wawancara terdakwa tidak mencemarkan, menghina, atau mengancam raja. Karena itu terdakwa tidak bersalah,” demikian pernyataan pengadilan di Bangkok.

Thaksin, yang hadir mengenakan dasi kuning—warna yang identik dengan istana—tampak tersenyum saat menyampaikan putusan kepada wartawan. Di luar gedung pengadilan, sekitar 150 pendukung berbaju merah menyambut kabar tersebut dengan sorak-sorai.

Thaksin, Sosok Lama yang Masih Berpengaruh

Meski telah berusia 76 tahun dan resmi pensiun dari politik, Thaksin tetap menjadi figur penting di Thailand. Ia sempat menjalani 15 tahun pengasingan diri sebelum kembali pada 2023.

Sang miliarder berulang kali menegaskan kesetiaannya kepada raja, yang dalam konstitusi Thailand ditempatkan pada posisi “pemujaan tertinggi” dan dianggap sakral oleh kalangan royalistis.

Kasus Thaksin ini merupakan yang paling menonjol dari lebih 280 perkara lese-majeste dalam beberapa tahun terakhir. Aktivis menilai undang-undang penghinaan kerajaan sering disalahgunakan untuk membungkam kritik dan menyingkirkan lawan politik, sementara kelompok royalistis berpendapat aturan itu penting untuk melindungi monarki.

Tantangan Hukum dan Politik yang Menanti

Meskipun tidak memiliki jabatan resmi, Thaksin masih dianggap sebagai kekuatan di balik partai koalisi berkuasa Pheu Thai. Namun, koalisi tersebut kini berada dalam posisi rapuh dan kehilangan popularitas.

Rangkaian persoalan hukum belum berhenti. Dalam waktu dekat, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin, akan menghadapi vonis Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etika atas percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja yang memicu konflik perbatasan.

Selain itu, pada September mendatang, Mahkamah Agung Thailand akan memutuskan apakah masa enam bulan Thaksin di rumah sakit—sebelum bebas bersyarat pada 2024—dapat dihitung sebagai masa tahanan resmi atas vonis penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Jika tidak, ia berpotensi harus kembali menjalani sisa hukumannya di penjara.

Sebelumnya, Thaksin dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi satu tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Namun, ia tidak pernah mendekam di sel tahanan dan justru dirawat di sayap VIP rumah sakit polisi dengan alasan kesehatan.

Figur Populis yang Membelah Thailand

Sebagai mantan polisi yang kemudian membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar, Thaksin muncul sebagai perdana menteri dengan gaya populis. Program-program seperti bantuan tunai, kredit desa, dan layanan kesehatan universal menjadikannya idola kalangan pekerja dan masyarakat kecil.

Namun, pengaruh besar serta sikapnya yang blak-blakan memicu resistensi kuat dari kalangan konservatif dan militer-royalis. Pertarungan panjang ini telah berulang kali menggulingkan pemerintahan yang didukung keluarga Shinawatra melalui kudeta maupun putusan pengadilan.

Di luar pengadilan, pendukung Thaksin menyambut lega atas putusan bebas tersebut. “Saya senang,” ujar Khemanut Thauntong (62). “Dia orang yang baik dan jujur, serta setia kepada bangsa.”