Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memerintahkan penarikan setengah dari total 4.000 personel Garda Nasional yang sebelumnya dikerahkan ke Los Angeles guna melindungi properti dan personel federal selama gelombang protes bulan lalu. Keputusan ini diumumkan Pentagon pada Selasa.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan bahwa penarikan ini dilakukan karena misi dinilai berhasil meredam situasi.
“Berkat para prajurit yang merespons panggilan tugas, situasi anarki di Los Angeles mulai mereda,” kata Parnell dalam pernyataan tertulis.
“Sebagai hasilnya, Menteri Pertahanan memerintahkan pembebasan 2.000 personel Garda Nasional California dari misi perlindungan federal,” tambahnya.
Penempatan Pasukan: Antara Perintah Trump dan Penolakan Gubernur
Penempatan pasukan ini dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada bulan Juni lalu, sebagai respons atas meningkatnya protes yang dipicu oleh razia imigrasi besar-besaran oleh agen ICE (Immigration and Customs Enforcement). Langkah ini diambil meskipun mendapat penolakan dari Gubernur California Gavin Newsom yang berasal dari Partai Demokrat.
Selain Garda Nasional, Trump juga mengerahkan sekitar 700 personel Marinir ke wilayah tersebut. Meski sempat menghadapi tantangan hukum, pengadilan banding AS mengizinkan Trump untuk mempertahankan kendali atas Garda Nasional California.
Baca Juga: Minat Publik Amerika Serikat Membeli Bitcoin Melonjak 76% dalam Satu Bulan Terakhir
Pro dan Kontra di Dalam Negeri
Kebijakan Trump memicu perdebatan nasional mengenai penggunaan kekuatan militer di wilayah dalam negeri AS. Pemerintah federal menyatakan bahwa keberadaan pasukan sangat penting untuk menjamin keselamatan agen ICE yang menjalankan tugas.
Namun, Wali Kota Los Angeles Karen Bass mengkritik keras keputusan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang “tidak perlu” dan “merusak ekonomi lokal.” Bass menyatakan bahwa aksi penarikan ini tidak lepas dari tekanan publik.
“Ini terjadi karena rakyat Los Angeles bersatu dan tetap teguh. Kami mengorganisasi protes damai, hadir di aksi unjuk rasa, dan menggugat pemerintah federal – semua itu berujung pada penarikan pasukan hari ini,” ujar Bass.
Ia juga merujuk pada gugatan hukum yang dimenangkan kota tersebut, yang menghasilkan keputusan hakim federal untuk melarang petugas imigrasi menahan seseorang hanya berdasarkan ras atau karena menggunakan bahasa Spanyol.
Meskipun 2.000 pasukan telah ditarik, sekitar 2.000 personel Garda Nasional dan 700 Marinir masih tetap ditempatkan di wilayah Los Angeles. Mereka hanya diperbolehkan menahan individu yang dianggap mengancam keselamatan properti atau personel federal, hingga pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan. Pasukan militer tidak diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan secara langsung.
Baca Juga: Ini Produk-Produk Indonesia yang Terdampak Tarif 19% Trump
Trump Gunakan Militer untuk Perketat Imigrasi
Penempatan pasukan di Los Angeles hanyalah satu bagian dari strategi Trump dalam memperketat kebijakan imigrasi. Ribuan personel militer aktif juga telah dikerahkan ke perbatasan dengan Meksiko, sementara Pentagon menetapkan “zona militer” di area perbatasan tersebut.
Zona ini memungkinkan pemerintah untuk menahan migran tanpa perlu mengaktifkan Undang-Undang Insurrection Act 1807, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengerahkan militer dalam menangani kerusuhan sipil.
Baru-baru ini, penggerebekan kontroversial oleh ICE di dua lokasi kebun ganja yang dikelola Glass House Farms di California Selatan kembali memicu protes. Dalam operasi tersebut, yang juga didampingi oleh pasukan Garda Nasional, sebanyak 319 orang migran ilegal ditahan dan 14 anak migran ditemukan, menurut Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Kristi Noem.
Lokasi penggerebekan berada di Carpinteria, Santa Barbara County, dan Camarillo, Ventura County — keduanya terletak kurang dari 150 km dari Los Angeles. Operasi berskala besar ini memperlihatkan kendaraan militer dan pengamanan ketat, yang semakin menambah kekhawatiran publik akan militerisasi aparat imigrasi di bawah administrasi Trump.