kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.318.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menlu: Kerjasama vaksin tidak akan pengaruhi posisi Indonesia di Laut China Selatan


Rabu, 07 Oktober 2020 / 14:57 WIB
Menlu: Kerjasama vaksin tidak akan pengaruhi posisi Indonesia di Laut China Selatan
ILUSTRASI. Meski saat ini bekerjasama dengan China untuk mengamankan vaksin virus corona baru, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, itu tidak akan memengaruhi posisi Indonesia di Laut China Selatan.


Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski saat ini bekerjasama dengan China untuk mengamankan vaksin virus corona baru, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, itu tidak akan memengaruhi posisi Indonesia di Laut China Selatan.

Indonesia bukanlah negara penggugat di Laut Cina Selatan. Tetapi, di lebih dari satu kesempatan, Indonesia telah berselisih pendapat dengan China atas hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna.

Wilayah ini berada di bagian Selatan dari Laut China Selatan, perairan yang disengketakan. Bulan lalu, kapal Penjaga Pantai Tiongkok terlihat di perairan Kepulauan Natuna.

“Saya bisa menjawab dengan tegas, setegas mungkin, tidak. Itu (vaksin dan Laut China Selatan) dua hal yang berbeda dan ketika kita bekerjasama, bukan kerjasama yang timpang, yang hanya menguntungkan satu pihak, dalam hal ini Indonesia,” tegas Retno.

“Tetapi, perusahaan China dan China sebagai negara, juga menikmati buah atau manfaat dari kerjasama ini. Ini keuntungan dua arah," katanya kepada Channel News Asia dalam wawancara eksklusif Selasa (6/10).

Baca Juga: China gelar latihan militer di Laut China Selatan, Vietnam: Hormati kedaulatan kami!

Insiden kapal asing di ZEE terus berlanjut

Dalam beberapa kesempatan tahun ini, Retno telah menegaskan kembali bahwa Indonesia bukan pihak dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. 

Dan, dia juga menegaskan, peta sembilan garis putus-putus yang digunakan China sebagai dasar klaimnya di perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional. 

Menanggapi situasi terkini di perairan Natuna, Retno mengatakan, kapal dari negara lain bisa saja berada di ZEE Indonesia bila hanya lewat, tetapi tidak jika berada di sana untuk melakukan klaim teritorial.

“Jika tujuannya adalah untuk melaksanakan klaimnya dengan sembilan garis putus-putus, tentu saja itu tidak dapat dibenarkan. Tapi, setelah kami berkomunikasi, lewat jalur diplomatik, kapal itu pindah,” ujarnya.

Hanya, dia memperkirakan, insiden yang melibatkan kapal asing ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terus berlanjut.

Baca Juga: Beijing bisa gerah, Pompeo peringatkan tentang aktivitas jahat China di Asia-Pasifik

"Saya yakin, ini bukan yang terakhir kali terjadi. Mungkin akan terulang lagi. Dan kami akan terus berkomunikasi, kami akan terus menegakkan prinsip-prinsip kami seperti yang telah kami katakan sebelumnya."

Desember tahun lalu, kapal nelayan dan Panjaga Pantai China juga masuk ke perairan Natuna. Dan akibatnya, Retno memanggil Duta Besar China untuk Indonesia.

Indonesia kemudian mengerahkan kapal perang dan jet tempur ke Natuna. Setelah beberapa hari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna, kapal-kapal China meninggalkan daerah tersebut.

Selanjutnya: Laut China Selatan: Alarm bagi Taiwan, Indonesia siaga penuh

 




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×