Menteri Industri Spanyol, korban baru Panama Paper

Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

MADRID. Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria memutuskan mengundurkan diri pada Jumat (15/4) kemarin. Langkah ini dilakukan setelah penjelasannya yang bertentangan mengenai skandal perusahaan cangkang yang tertera di data Panama Papers.

Soria mendapat pengawasan dari otoritas Spanyol pada pekan ini karena keterkaitannya di UK Lines, sebuah perusahaan offshore yang didirikan oleh firma hukum Panama Mossack Fonseca.

Awalnya, dia membantah keterlibatannya dengan perusahaan tersebut. Namun, dokumen yang bocor menunjukkan keterlibatannya di perusahaan dengan nama sama yang terdaftar di Inggris.

Tak pelak, banyak pihak yang menuntut agar dirinya segera mundur. Tuntutan semakin kencang setelah harian El Mundo merilis dokumen yang berbasis di Jersey, Inggris, pada Kamis lalu yang menunjukkan tandatangan Soria.

"Seluruh aktivitas politik harus bisa menjadi contoh, termasuk saat memberikan penjelasan. Saat yang terjadi sebaliknya, Anda harus bertanggungjawab," jelas Soria melalui email kepada Bloomberg.

Sekadar informasi, Soria merupakan menteri kedua yang mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy karena skandal finansial,

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Ana Mato mengundurkan diri pada 2014 lalu. 

Data Panama Papers yang bocor pada bulan ini terdiri atas jutaan halaman rekapan finansial dari sebuah firma hukum di Panama. Data tersebut membuka aset-aset bernilai miliaran dollar yang tersembunyi di negara surga pajak di seluruh dunia.

Terkait skandal tersebut, pemerintah sejumlah negara sudah melakukan investigasi mengenai kemungkinan penggelapan pajak dan pencucian uang untuk meraih kembali kepercayaan publik.

Sementara itu, menteri keuangan dan bank sentral Grup 20 akan menggelar pertemuan di Washington pada pekan ini. Kemungkinan, mereka juga akan mendesak Panama untuk melakukan lebih banyak dalam membagi informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sana.

Prancis, bekerjasama dengan Italia, Spanyol, dan Jerman, menginginkan negara G20 mempersulit seseorang untuk menyembunyikan harta mereka lewat perusahaan atau yayasan karena ingin menghindari pajak.