Sumber: Xinhua | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Delegasi China pada Debat Umum Komite Ketiga Majelis Umum PBB, Senin (5/10), menyampaikan kritiknya pada AS dan negara barat lainnya karena melanggar hak asasi manusia.
Zhang Jun, perwakilan tetap China untuk PBB menyampaikan sikap dan kritik terbuka tersebut mewakili 26 negara lain yang hadir.
Kedua puluh enam negara tersebut adalah Angola, Antigua dan Barbuda, Belarus, Burundi, Kamboja, Kamerun, China, Kuba, Korea Utara, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Iran, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Pakistan, Palestina, Rusia, Saint Vincent dan Grenadines, Sudan Selatan, Sudan, Suriname, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe.
Baca Juga: Samsung dan Huawei masih merek smartphone paling populer di dunia
Dikutip Xinhua, kritik delegasi China ini merupakan respons atas perilaku AS dan negara-negara barat yang seolah menutup mata atas kebutuhan negara miskin dan berkembang akan bantuan Covid-19.
"Kami terus menyaksikan penerapan tindakan koersif sepihak, yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, multilateralisme dan norma-norma dasar hubungan internasional," ungkap Zhang seperti dikutip Xinhua.
Zhang menjelaskan bahwa tindakan pemaksaan sepihak memiliki dampak yang tidak dapat disangkal pada hak asasi manusia, karena menghalangi realisasi penuh pembangunan sosial dan ekonomi dan menghambat kesejahteraan penduduk di negara-negara yang terkena dampak, khususnya wanita, anak-anak, termasuk remaja, orang tua dan orang dengan cacat.
"Ini sangat relevan dalam konteks pandemi Covid-19. Pejabat senior PBB dan komunitas internasional telah menyadari dampak negatif yang berat dari tindakan ini," ungkap Zhang.
Pernyataan China menyerukan tindakan mendesak dan efektif untuk menghilangkan penggunaan tindakan ekonomi koersif sepihak terhadap negara berkembang.
Baca Juga: Pandemi virus corona paksa warga Filipina kembali ke sistem perdagangan barter
Pernyataan itu juga menyambut baik resolusi Majelis Umum yang baru-baru ini diadopsi tentang tanggapan yang komprehensif dan terkoordinasi terhadap COVID-19.
"Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerukan pencabutan tindakan koersif sepihak secara lengkap dan segera, demi memastikan tanggapan penuh, efektif, dan efisien dari semua anggota komunitas internasional terhadap Covid-19," lanjut Zhang.
Dalam konteks pandemi Covid-19, pengaruh negatif dari tindakan koersif sepihak telah menarik perhatian banyak negara anggota PBB.
Xinhua mencatat, baik Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menyerukan pengabaian sanksi yang merusak kapasitas negara untuk menanggapi Covid-19.
Pada Debat Umum sesi ke-75 Majelis Umum PBB yang baru saja selesai, banyak pemimpin menyerukan pencabutan langkah-langkah koersif sepihak.
