Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Militer AS akhirnya resmi mendapatkan akses ke total enam lokasi di Papua Nugini, termasuk di antaranya adalah sebuah pangkan Angkatan Laut. Di bawah perjanjian pertahanan yang baru, militer AS bisa hadir di pangkalan tersebut selama 15 tahun.
Melansir Nikkei, militer AS akan menggunakan Pangkalan Angkatan Laut Lombrum dan Bandara Momote di Papua Nugini utara, serta pelabuhan dan bandara di ibu kota Port Moresby dan Lae yang terletak di tengah negara itu.
Pangkalan Angkatan Laut Lombrum terletak di Pulau Manus, dianggap berlokasi strategis di Samudera Pasifik dan merupakan lokasi pertempuran sengit antara AS dan Jepang selama Perang Dunia II.
Baca Juga: Bersiap Perang Baru, AS dan Prancis Ancam Lakukan Intervensi Militer ke Niger
Janji AS untuk berpartisipasi dalam perluasan pangkalan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2018 saat Donald Trump masih menjadi presiden. AS akhirnya bekerja sama dengan Australia dan telah menjajaki penggunaan pangkalan tersebut dalam jangka menengah hingga panjang.
Perjanjian menetapkan bahwa pangkalan tersebut akan digunakan untuk operasi darurat, operasi tanggap bencana, serta upaya bantuan kemanusiaan.
Pengamat menilai bahwa AS mungkin saja akan menjadikan Papua Nugini sebagai basis operasi jika terjadi konfrontasi dengan China di Selat Taiwan atau Laut China Selatan.
Baca Juga: Militer AS Akan Memulai Program Baru di Papua Nugini Bulan Depan
Perjanjian Kerja Sama Pertahanan AS-Papua Nugini
Menteri Pertahanan AS Llyod Austin dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada 27 Juli lalu sepakat untuk memperkuat hubungan pertahanan sebagai bentuk implementasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang baru ditandatangani.
Menurut teks perjanjian, militer AS akan mempertimbangkan untuk menempatkan pasokan, peralatan, dan material di fasilitas tersebut, selain mengisi bahan bakar pesawat dan kapal di enam lokasi.
Mengutip laman Departemen Pertahanan AS, perjanjian tersebut akan memungkinkan tentara Papua Nugini untuk naik ke kapal penjaga pantai AS saat mereka berpatroli di wilayah Papua Nugini.
Melalui program ini, AS yakin akan dapat membantu Papua Nugini untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia di zona ekonomi eksklusif yang luas.
Baca Juga: AS Menyatakan Siap Berdialog dengan Taliban Soal Ekonomi dan Perdagangan
Sejumlah kelompok masyarakat Papua Nugini mengaku khawatir kesepakatan itu akan melanggar kedaulatan negara. Untuk meredakan kekhawatiran itu, Austin berencana kembali berkunjung ke Papua Nugini akhir bulan ini
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan, perjanjian itu tidak mengisyaratkan, mengantisipasi, atau secara khusus mengizinkan kehadiran pasukan AS secara permanen di Papua Nugini.
Pentagon menegaskan bahwa AS akan menghormati kedaulatan Papua Nugini dan semua kegiatan militer yang dilakukan harus disepakati bersama.
Saat ini perjanjian masih harus melewati penilaian parlemen. Partai Perdana Menteri James Marape percaya memiliki dukungan yang cukup di parlemen untuk meratifikasi perjanjian tersebut bulan ini.
