kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Militer Myanmar bakal ambil tindakan jika sengketa pemilu tidak selesai, kudeta?


Selasa, 26 Januari 2021 / 23:25 WIB
Militer Myanmar bakal ambil tindakan jika sengketa pemilu tidak selesai, kudeta?


Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - NAYPYITAW. Militer Myanmar memperingatkan, akan "mengambil tindakan" jika sengketa pemilu tidak kunjung selesai, dan menolak untuk mengesampingkan kudeta kalau tuntutannya tidak dipenuhi.

Juru bicara militer Myanmar Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan, mungkin ada kecurangan dalam pemilu November, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

"Kami akan mengambil tindakan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang ada jika mereka (Komisi Pemilihan Umum) tidak menyelesaikan masalah," katanya, Selasa (26/1), menolak untuk memberikan perincian lebih lanjut, seperti dikutip Reuters.

Militer ingin Komisi Pemilihan Umum Myanmar menyelidiki daftar pemilih yang mereka katakan mengandung perbedaan.

Aung San Suu Kyi

Baca Juga: Kekuatan militer ASEAN: Indonesia nomor 1, Vietnam peringkat 2

NLD mengklaim kemenangan gemilang dalam pemilihan parlemen kedua sejak dekade pemerintahan militer berakhir, di mana partai dan pendukungnya ketika itu dianiaya.

Mengambil semua tindakan 

Pemilu dipandang sebagai referendum bagi pemerintahan demokratis Suu Kyi yang masih muda.

Juru bicara NLD Myo Nyunt menyatakan kepada Reuters, terserah pada Komisi Pemilihan Umum untuk memutuskan, apakah telah terjadi kecurangan. 

Di bawah konstitusi yang mereka rancang, militer Myanmar menguasai tiga kementerian dan 25% kursi di DPR, veto de facto pada keputusan besar, memastikannya mempertahankan kepentingan utama dalam politik nasional.

Baca Juga: 2 Calon parlemen Muslim maju, Myanmar butuh seseorang memperjuangkan hak minoritas



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×