Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SEOUL. SEOUL. Badan intelijen Korea Selatan mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menanggapi "secara tidak rasional" kesulitan ekonomi yang dihadapi rezim itu, seperti kenaikan inflasi dan penurunan aktivitas industri.
Melansir World KBS, menurut laporan yang disampaikan oleh anggota parlemen partai yang berkuasa dan oposisi ke parlemen pada hari Jumat mengutip Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel, Kim Jong Un mengeksekusi tokoh ternama di pasar mata uang Pyongyang bulan lalu karena fluktuasi nilai tukar yang tiba-tiba.
CBS News melaporkan, kelompok pemantau Korea Utara di Seoul mengatakan, nilai tukar won-terhadap-dolar Korea Utara baru-baru ini turun secara signifikan karena orang menemukan sedikit celah untuk menggunakan mata uang asing setelah penyelundupan sebagian besar dihentikan menyusul penutupan perbatasan China.
Pejabat penting lainnya juga dilaporkan dieksekusi pada Agustus karena melanggar larangan impor di tengah kontrol karantina yang diperkuat karena pandemi virus corona. Korea Utara bahkan telah menangguhkan penangkapan ikan dan produksi garam karena khawatir air laut mungkin terkontaminasi oleh Covid-19.
Baca Juga: Pantau militer Korut, AS terbangkan pesawat pengintai di langit Korsel
NIS mengatakan kepada anggota parlemen bahwa kesulitan ekonomi di Utara memburuk karena tindakan blokade perbatasan yang berlarut-larut.
Volume perdagangan Korut dengan China telah melorot tajam dibandingkan tahun lalu selama sepuluh bulan pertama tahun ini. Sementara, harga bahan makanan melonjak empat kali lipat karena barang-barang China tidak masuk ke negara itu.
Baca Juga: Cegah penyebaran virus corona, siswa di Korea Utara juga belajar di rumah
Data yang dihimpun CBS News menunjukkan, nilai transaksi perdagangan Korea Utara dengan China dalam 10 bulan pertama tahun ini mencapai US$ 530 juta, hanya sekitar 25% dari angka tahun lalu. Harga gula dan bumbu melonjak empat kali lipat, kata Ha mengutip NIS.
Anggota parlemen dari Partai People Power Party, Ha Tae-keung, mengatakan bahwa Korea Utara menghadapi tiga tekanan berupa sanksi ekonomi, Covid-19 dan kerusakan akibat banjir.
Menurut pengarahan NIS, Korea Utara memerintahkan misi diplomatik luar negeri untuk tidak memprovokasi Amerika Serikat, memperingatkan duta besar mereka tentang konsekuensi jika komentar atau tindakan mereka terkait dengan AS menyebabkan masalah dalam hubungan dengan Washington.
Baca Juga: Lewat album foto, Kim Jong Un pamer senjata dan militer Korea Utara
Pemerintah Korea Utara tetap bungkam atas kemenangan Biden dalam pemilihan umum atas Presiden Trump. Trump dan Kim telah membangun hubungan dengan mengadakan tiga pertemuan puncak pada 2018-19 atas persenjataan nuklir Korea Utara.
Saat upaya diplomasi akhirnya terhenti, pertemuan itu membantu Kim dan Tuan Trump membangun hubungan pribadi dan menghentikan penghinaan kasar dan ancaman kehancuran yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Anggota parlemen Korea Selatan Kim Byung-kee mengutip NIS mengatakan bahwa Korea Utara menunjukkan kecemasan karena hubungan persahabatannya dengan Trump menjadi tidak berguna dan harus mulai dari awal dengan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Biden.
