Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
China juga telah berupaya untuk menghasut unit-unit administratif baru di Laut hCina Selatan, tampaknya mengambil keuntungan dari posisi lemahnya negara-negara penuntut lainnya dalam upaya untuk memperkuat klaim "nine dash line"-nya sendiri.
Meskipun Indonesia dan China belum memiliki sengketa maritim baru-baru ini, Indonesia sempat mengalami persinggungan tajam dengan China pada bulan Desember dan Januari atas patroli di Laut Natuna Utara, sebelum skala wabah koronavirus menjadi jelas. Penjaga Pantai China telah mengawal kapal-kapal Tiongkok sambil menangkap ikan secara ilegal di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Baca Juga: Laut China Selatan memanas: ASEAN memilih diplomasi, Vietnam paling vokal
Pemerintah Indonesia menanggapi aksi itu dengan protes diplomatik ke Beijing, dan dalam sinyal keseriusan Indonesia, Presiden Joko Widodo secara pribadi memimpin pertemuan dengan angkatan laut dan penjaga pantai di Laut Natuna Utara, memerintahkan patroli yang lebih intens.
Tak satu pun dari masalah ini diselesaikan antara Jakarta dan Beijing. China masih menganggap Laut Natuna Utara sebagai bagian dari sembilan garis putus-putusnya, sementara Indonesia memiliki kebijakan tegas untuk tidak mengakui klaim semacam itu. Jadi, sementara patroli maritim tetap diperlukan bagi Indonesia untuk memastikan China tidak melanggar batas perairannya, memotong anggaran pertahanan akan menimbulkan tantangan bagi pengawasan tersebut.
Baca Juga: Sebulan buntuti kapal Petronas, kapal survei China tinggalkan perairan Malaysia
