Parlemen Inggris menyiapkan jurus baru untuk memaksa Johnson menunda Brexit

Sumber: BBC | Editor: Tendi Mahadi

ATURAN HUKUM
Mantan wakil perdana menteri David Lidington mengatakan mematuhi aturan hukum adalah prinsip dasar kode menteri. "Menentang hukum tertentu menetapkan preseden yang benar-benar sangat berbahaya," katanya kepada radio BBC.

Lidington yang adalah wakil May, mengundurkan diri sebelum Johnson menjabat.

Baca Juga: Mahathir: Protes di Hong Kong menunjukkan keterbatasan satu negara dengan dua sistem

Johnson mengatakan satu-satunya solusi untuk kebuntuan Brexit adalah pemilihan baru, yang ingin ia lakukan pada 15 Oktober. Hal ini memungkinkannya memenangkan mandat baru dengan dua minggu tersisa untuk keluar dari Uni Eropa secara tepat waktu.

Dua pertiga anggota parlemen parlemen perlu mendukung pemilihan awal, tetapi partai-partai oposisi, termasuk Partai Buruh, mengatakan mereka akan memilih atau tidak melakukan hal ini sampai undang-undang untuk memaksa Johnson untuk meminta penundaan Brexit diimplementasikan.

Secara terpisah, Kamar Dagang Inggris (BCC) mengatakan sejumlah besar perusahaan di negara tersenit tidak siap untuk Brexit yang tidak memiliki kesepakatan.

Baca Juga: Cuma diproduksi 63 unit, mobil hybrid Lamborghini seharga Rp 50 miliar ludes terjual

BCC mengatakan survei terhadap 1.500 perusahaan menemukan 41% responden bahkan belum melakukan penilaian tehadap risiko Brexit.

"Bukti kami sekali lagi memperkuat pentingnya mencegah kekacauan pada 31 Oktober," kata Direktur Jenderal BCC Adam Marshall.