Sumber: BBC | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - LONDON. Anggota parlemen Inggris sedang mempersiapkan tindakan hukum jika Perdana Menteri Boris Johnson mencoba untuk menentang undang-undang yang memaksanya untuk mencari penundaan Brexit.
Dilansir dari BBC, sebuah RUU yang diajukan pihak oposisi akan memaksa Johnson untuk meminta Uni Eropa memperpanjang waktu bagi Inggris untuk menghindari keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Rancangan ini telah disetujui oleh majelis tinggi yang ditunjuk parlemen, House of Lords pada hari Jumat.
Ratu Elizabeth diperkirakan akan menandatanganinya pada hari Senin.
Baca Juga: Melunak, China tawarkan proposal perdamaian untuk membeli produk pertanian AS
Dikabarkan, beberapa oposisi termasuk Partai Konservatif telah diusir pada minggu ini oleh partai berkuasa yang mendukung Johnson. Pihak oposisi akhirnya telah membentuk tim hukum dan bersedia pergi ke pengadilan untuk menegakkan undang-undang tersebut jika diperlukan.
Johnson sendiri sering menjadi pemimpin kampanye untuk meninggalkan Uni Eropa selama referendum Brexit 2016. Ia menjabat sebagai perdana menteri pada Juli setelah pendahulunya dari partai Konservatif yakni Theresa May mundur setelah tiga upayanya gagal untuk mencapai kesepakatan dengan Brussels.
Johnson mengatakan dia ingin membawa Inggris keluar dari UE pada 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan dengan blok tersebut. Johnson mengatakan dia tidak berniat mencari perpanjangan dan lebih memilih mati di selokan daripada menunda Brexit.
Baca Juga: Di hadapan Merkel, Xi Jinping berjanji akan lebih membuka ekonomi China
Daily Telegraph pada Sabtu melaporkan bahwa perdana menteri siap untuk menentang instruksi parlemen untuk meminta perpanjangan proses Brexit jika dia gagal menyetujui kesepakatan baru.
Surat kabar itu mengutip Johnson yang mengatakan dia hanya terikat secara teori oleh undang-undang baru.
ATURAN HUKUM
Mantan wakil perdana menteri David Lidington mengatakan mematuhi aturan hukum adalah prinsip dasar kode menteri. "Menentang hukum tertentu menetapkan preseden yang benar-benar sangat berbahaya," katanya kepada radio BBC.
Lidington yang adalah wakil May, mengundurkan diri sebelum Johnson menjabat.
Baca Juga: Mahathir: Protes di Hong Kong menunjukkan keterbatasan satu negara dengan dua sistem
Johnson mengatakan satu-satunya solusi untuk kebuntuan Brexit adalah pemilihan baru, yang ingin ia lakukan pada 15 Oktober. Hal ini memungkinkannya memenangkan mandat baru dengan dua minggu tersisa untuk keluar dari Uni Eropa secara tepat waktu.
Dua pertiga anggota parlemen parlemen perlu mendukung pemilihan awal, tetapi partai-partai oposisi, termasuk Partai Buruh, mengatakan mereka akan memilih atau tidak melakukan hal ini sampai undang-undang untuk memaksa Johnson untuk meminta penundaan Brexit diimplementasikan.
Secara terpisah, Kamar Dagang Inggris (BCC) mengatakan sejumlah besar perusahaan di negara tersenit tidak siap untuk Brexit yang tidak memiliki kesepakatan.
Baca Juga: Cuma diproduksi 63 unit, mobil hybrid Lamborghini seharga Rp 50 miliar ludes terjual
BCC mengatakan survei terhadap 1.500 perusahaan menemukan 41% responden bahkan belum melakukan penilaian tehadap risiko Brexit.
"Bukti kami sekali lagi memperkuat pentingnya mencegah kekacauan pada 31 Oktober," kata Direktur Jenderal BCC Adam Marshall.
