Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Partai oposisi utama Korea Selatan akan mengajukan rancangan undang-undang untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo pada hari Kamis (26/12) dan mengadakan pemungutan suara pada hari Jumat (27/12). Langkah ini dapat memperdalam krisis konstitusional Korea Selatan yang dipicu oleh darurat militer yang berlangsung singkat.
Partai Demokrat yang beroposisi telah mengancam akan memakzulkan Han jika dia tidak segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi.
Parlemen memberikan suara mendukung tiga calon pada hari Kamis, tetapi mereka belum ditunjuk secara resmi oleh Han.
Pengadilan sedang mengadili pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militernya pada tanggal 3 Desember.
"Telah jelas bahwa Perdana Menteri dan penjabat Presiden Han Duck-soo tidak memiliki kualifikasi atau keinginan untuk melindungi Konstitusi," kata pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Kekayaan Donald Trump Melonjak US$3,6 Miliar pada 2024 Meski Fluktuatif
Usulan tersebut diajukan ke parlemen pada hari Kamis dan harus dipilih dalam waktu 24-72 jam.
Ia mengutip serangkaian tindakan Han sebagai dasar pemakzulannya, termasuk vetonya terhadap rancangan undang-undang jaksa khusus untuk menyelidiki dugaan kesalahan yang dilakukan ibu negara.
Jika Han dimakzulkan, menteri keuangan akan mengambil alih jabatan presiden sementara. Partai Demokrat memiliki kendali mayoritas di parlemen, tetapi ada ketidaksepakatan antara partai-partai dan beberapa pakar konstitusi mengenai apakah mayoritas sederhana atau suara dua pertiga diperlukan untuk memakzulkan presiden sementara.
Han mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa ia tidak akan menunjuk hakim agung sampai partai-partai politik mencapai kesepakatan tentang penunjukan tersebut, karena baginya, melakukan hal itu tanpa konsensus politik akan merusak tatanan konstitusional.
Dua dari calon yang diusulkan untuk Mahkamah Konstitusi yang disetujui pada hari Kamis dinominasikan oleh Partai Demokrat dan satu oleh Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa yang dipimpin Han.
Partai yang berkuasa menolak pembagian kandidat tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka belum menyetujuinya.
Han telah berada di bawah tekanan untuk melakukan penunjukan tersebut, tetapi partai-partai politik tidak setuju mengenai apakah ia memiliki kewenangan untuk melakukannya sebagai presiden sementara.
Pengadilan akan menggelar sidang pertamanya pada hari Jumat untuk memutuskan apakah akan mencopot Yoon atau mengembalikannya ke jabatan semula.
Berdasarkan konstitusi, enam hakim harus setuju untuk mencopot presiden yang dimakzulkan, yang berarti hakim saat ini harus memberikan suara bulat untuk mencopot Yoon.Pengadilan mengatakan dapat berunding tanpa sembilan anggota majelis hakim.
Yoon, yang dimakzulkan oleh parlemen pada tanggal 14 Desember dalam pemungutan suara yang diikuti oleh beberapa anggota partai kanan-tengahnya, belum menyerahkan dokumen hukum seperti yang diminta oleh pengadilan hingga hari Kamis, juru bicara pengadilan Lee Jean mengatakan dalam jumpa pers.
Pada hari Rabu, ia tidak menanggapi panggilan terakhir untuk diinterogasi dalam penyelidikan kriminal terpisah.
Penyidik telah mengirimkan panggilan lain pada hari Kamis agar ia hadir pada tanggal 29 Desember.
Pembangkangan berulang Yoon telah memicu kritik dan seruan dari pihak oposisi agar ia ditangkap.
Sebelumnya pada hari Kamis, pengacara mantan menteri pertahanan Yoon yang sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan atas deklarasi darurat militer mengatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan proses demokrasi oleh partai oposisi.
Kim Yong-hyun adalah orang pertama dari serangkaian pejabat yang ditangkap dan kemungkinan akan menjadi orang pertama yang menghadapi dakwaan atas tuduhan menjadi tokoh utama dalam deklarasi darurat militer mendadak oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember.
Baca Juga: Perusahaan Rusia Pakai Bitcoin Untuk Transaksi Luar Negeri
