Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Krisis politik di Korea Selatan mencapai puncaknya pada Jumat lalu ketika Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan, berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas dalam sebuah kebuntuan dramatis selama enam jam di dalam kompleks kepresidenannya di Seoul.
Kejadian ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di salah satu negara dengan demokrasi paling dinamis di Asia.
Tuduhan Pemberontakan dan Penangkapan yang Gagal
Presiden Yoon berada di bawah penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan terkait pengumuman darurat militer pada 3 Desember, sebuah langkah kontroversial yang mengejutkan publik dan menyebabkan dikeluarkannya surat perintah penangkapan pertama untuk presiden yang masih menjabat dalam sejarah Korea Selatan.
Baca Juga: Otoritas Korea Selatan Datangi Rumah Mantan Presiden Yoon, Demonstran Menghalangi
Pada Jumat pagi, tim dari Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) bersama kepolisian mencoba mengeksekusi surat perintah penangkapan tersebut. Namun, mereka dihadang oleh ratusan pendukung Yoon dan barisan keamanan presiden serta pasukan militer yang menjaga kompleks tersebut.
Para pendukung Yoon berkumpul sejak dini hari di sekitar kediamannya, berseru bahwa mereka akan "melindungi Presiden Yoon dengan nyawa mereka." Mereka bahkan menyerukan agar kepala CIO ditangkap. Di dalam kompleks, lebih dari 200 anggota Presidential Security Service (PSS) dan pasukan militer membentuk rantai manusia untuk menghalangi akses tim penegak hukum.
CIO akhirnya menghentikan upaya penangkapan pada pukul 13.30 waktu setempat dengan alasan keselamatan personel mereka. CIO menyatakan "penyesalan mendalam" atas sikap tidak kooperatif Yoon.
Polemik Deklarasi Darurat Militer
Pada 3 Desember, Yoon mengejutkan negara dengan mengumumkan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan "menghapus kekuatan anti-negara." Langkah ini segera ditolak oleh 190 anggota parlemen yang menentang perintah tersebut.
Baca Juga: Pembantu Presiden Korea Selatan Ramai-ramai Mundur Massal di Tengah Krisis Politik
Dalam waktu enam jam, Yoon menarik kembali deklarasi tersebut, tetapi tindakannya memicu gelombang protes politik dan hukum.
Dua pejabat militer, termasuk Park An-su, yang diangkat sebagai komandan darurat militer, telah didakwa atas tuduhan pemberontakan. Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang memainkan peran kunci dalam deklarasi darurat militer, juga telah ditahan dan didakwa atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus impeachment Yoon kini berada di Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah dia akan diberhentikan secara permanen atau dipulihkan. Sidang pertama akan dimulai pada 14 Januari, di mana Yoon diharapkan hadir untuk membela posisinya.
