kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.911   0,00   0,00%
  • IDX 6.426   91,10   1,44%
  • KOMPAS100 848   12,68   1,52%
  • LQ45 639   6,83   1,08%
  • ISSI 222   3,77   1,73%
  • IDX30 359   2,72   0,76%
  • IDXHIDIV20 442   1,21   0,27%
  • IDX80 97   1,36   1,42%
  • IDXV30 120   0,92   0,77%
  • IDXQ30 115   0,55   0,48%

PBB cemas soal kekuatan perusahaan media sosial


Senin, 01 Februari 2021 / 14:09 WIB
ILUSTRASI. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Kamis (28/1/2021) bahwa dia "sangat khawatir" tentang kekuatan perusahaan media sosial. REUTERS/Mike Segar


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Kamis (28/1/2021) bahwa dia "sangat khawatir" tentang kekuatan perusahaan media sosial dan sebuah mekanisme harus dibuat untuk mengatur keputusan seperti penutupan dan penangguhan akun mantan Presiden AS Donald Trump dari Twitter.

Kepala Eksekutif Twitter Inc Jack Dorsey mengatakan bahwa melarang Trump memposting pesan setelah kekerasan di Capitol AS pada 6 Januari adalah "keputusan yang tepat". Akan tetapi dia  mengatakan hal itu menimbulkan preseden yang berbahaya.

Tak lama setelah Twitter, Facebook Inc juga menangguhkan akun Trump, termasuk di Instagram. 

Ketika ditanya tentang langkah tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyarankan bahwa harus ada kerangka peraturan dengan aturan yang memungkinkan hal itu dilakukan sesuai dengan hukum.

"Saya tidak berpikir kita bisa hidup di dunia di mana terlalu banyak kekuasaan diberikan kepada sejumlah kecil perusahaan. Dan saya harus mengatakan bahwa saya sangat khawatir dengan kekuatan yang sudah mereka miliki," katanya kepada wartawan seperti yang dikutip Reuters.

Guterres menyuarakan keprihatinan tentang data yang dijual kepada pengiklan. "Tetapi (data itu) juga digunakan untuk mengubah perilaku kita, dan risikonya juga akan digunakan, dari sudut pandang politik, untuk mengontrol warga negara di sebuah negara," jelasnya.

Selanjutnya: Menlu AS: Washington tolak klaim berlebihan Beijing di Laut China Selatan




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Legacy [Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI

[X]
×