Sumber: TASS | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. PBB kembali menyoroti krisis berkepanjangan yang dialami Libya. Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Libya, Stephanie Williams, mengatakan bahwa kondisi Libya saat ini semakin rapuh meski terlihat tenang dari luar.
Dalam wawancaranya dengan TASS hari Rabu (19/1), Williams mengatakan bahwa komunitas internasional harus memberikan bantuan kepada Libya menuju rekonsiliasi nasional.
"Situasi di Libya tenang tapi rapuh. Dalam hal ini saya pikir sangat perlu bagi seluruh komunitas internasional untuk membantu masyarakat Libya dan memberi energi pada upaya mereka menuju rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional," kata Williams.
Ia juga menekankan bahwa rekonsiliasi nasional termasuk memberikan izin kepada para pengungsi dalam negeri untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Di saat yang sama, semua warga Libya di luar negeri juga harus dipastikan bisa kembali ke negaranya dengan aman.
Baca Juga: Sekjen PBB Minta Seluruh Dunia Divaksinasi agar Pandemi Covid-19 Cepat Berakhir
Menurut Williams, beberapa program saat ini sudah mulai berjalan dengan baik dan menunjukkan pertanda yang baik dalam upaya penyelesaian konflik Libya. Pihak-pihak yang berselisih pun kini sudah mulai mengadakan pertemuan.
"Orang-orang Libya ini sekarang berbicara satu sama lain meskipun baru terlibat perang pada 2019-2020. Ada pertemuan bulan lalu di Benghazi antara Jenderal Haftar dan Menteri Dalam Negeri dan mantan pemerintah, serta tokoh politik Barat lainnya," ungkap Williams.
Penasihat khusus PBB itu juga mengatakan bahwa saat ini rakyat Libya tidak tertarik pada pemerintahan sementara ataupun bentuk transisi lainnya, dan hanya menantikan pemilihan presiden dan perlemen diadakan secara resmi.
Mewakili PBB, Williams meminta agar parlemen fokus pada penyelenggaraan pemilu dan menjaga agar gencatan senjata terus dipertahankan.
Sejak Muammar Gaddafi terbunuh pada tahun 2011, saat ini Libya sudah melalui enam kali pemerintahan transisi. Banyaknya pergantian pemerintahan ini membuat kondisi politik Libya terus goyah.
