Sumber: AFP | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dalam Sidang Umum PBB hari Senin (7/12), sebuah resolusi berhasil dicapai, mendesak Rusia untuk segera mengakhiri pendudukan sementara di Krimea tanpa penundaan.
Dikutip dari AFP, resolusi tentang militerisasi semenanjung Krimea, pelabuhan Sevastopol dan sebagian Laut Hitam dan Laut Azov disepakati oleh 63 negara, dengan 17 negara yang menentang dan 62 abstain.
Meskipun tidak mengikat, namun resolusi tersebut tetap memiliki makna politik yang sangat kuat. Resolusi tersebut diajukan oleh 40 negara, di antaranya adalah Inggris, Prancis, Jerman, AS, Australia, Kanada, Turki, serta negara-negara Baltik.
"Mendesak Federasi Rusia, sebagai kekuatan pendudukan, segera, sepenuhnya dan tanpa syarat untuk menarik pasukan militernya dari Krimea dan mengakhiri pendudukan sementara di wilayah Ukraina tanpa penundaan," bunyi resolusi tersebut, seperti dikutip AFP.
Dalam Sidang Umum PBB kemarin, resolusi ini menyoroti destabilisasi Krimea yang terus berlanjut karena transfer sistem senjata canggih oleh Federasi Rusia, termasuk pesawat dan rudal berkemampuan nuklir, senjata, amunisi, dan personel militer ke wilayah Ukraina.
Baca Juga: Rusia akan luncurkan jet tempur Su-57 generasi terbaru pada tahun 2022
Atas dasar tersebut, PBB dengan dukungan puluhan negara meminta Rusia untuk menghentikan semua transfer semacam itu tanpa penundaan.
Konflik Krimea antara pasukan Rusia dan Ukraina menewaskan lebih dari 13.000 orang sejak 2014. Rusia mencaplok Krimea sehingga pasukan pro-Rusia di timur Ukraina memberontak melawan Kiev.
Di Dewan Keamanan PBB, ketegangan antara Rusia dengan negara-negara barat terkait konflik Krimea ini juga kerap kali terlihat.
Pekan lalu ketegangan kembali terjadi saat pertemuan informal berlangsung membahas kesepakatan Minsk 2015 antara Ukraina dan Rusia, yang disponsori oleh Prancis dan Jerman.
Prancis dan Jerman membuat Rusia gerah karena memboikot pertemuan tersebut. Bagi negara Eropa lainnya, pertemuan tersebut dinilai sebagai platform internasional yang ditawarkan kepada separatis Donbass yang turut diundang untuk berbicara oleh Rusia.
